Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 22 Januari 2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Selain membangun infrastruktur, Dana Desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa.

Hal tersebut disampaikan sosiologi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah, sebagaimana dilansir Antara, Senin (22/1/2024).

Hal tersebut dikemukakan Tantan merespons visi misi dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menjanjikan Dana Desa Rp 5 miliar per desa dalam debat Minggu (21/1/2024) malam.

Baca juga: Sun Energy Akselerasi Program Elektrifikasi Satu MWp untuk Satu Desa

"Dalam proses pelaksanaannya apakah berpengaruh signifikan? Ini menjadi PR yang besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa masih dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur," kata Tantan.

Tantan menilai, Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bukan berarti jelek, justru keadaan desa kian membaik setelah diterapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di satu sisi, dia menilai pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa belum maksimal. Hal itu yang menyebabkan banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.

"Pembangunan infrastruktur saja tanpa pembangunan kapasitas atau suprastruktur masyarakat desa hanya menjadikan orang desa sebagai pekerja proyek pembangunan pedesaan," ujarnya.

Baca juga: SMF Guyur Rp 295 Juta, Percepat Pengembangan Homestay Desa Hargotirto

Sebelumnya, Muhaimin menjanjikan untuk menaikkan Dana Desa menjadi Rp 5 miliar per desa untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.

"Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp 5 miliar per desa," ucap Muhaimin.

Muhaimin yakin, dengan UU pembangunan desa dan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Dia mengungkap, saat ini sudah ada 13.000 desa tertinggal yang menjadi desa mandiri. Menurutnya, saat ini tersisa sekitar 4.000 desa yang masih berstatus sebagai desa tertinggal.

Baca juga: Simpan Banyak Potensi, Desa Harus Jadi Pusat Pembangunan Negeri

Situasi ini, kata Muhaimin, bukti bahwa infrastruktur dan dana desa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat semakin betah tinggal di desa.

"Jadi, infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan," kata Muhaimin.

"Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi cukup kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa," lanjutnya, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Pemerintah Desa dan Kelurahan Diminta Bikin Inovasi Turunkan Stunting

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
LSM/Figur
Menjaga Lawu di Tengah Ambisi Geothermal
Menjaga Lawu di Tengah Ambisi Geothermal
Pemerintah
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau