Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Layanan Air Minum dan Sanitasi Indonesia Baru Mencapai 20 Persen

Kompas.com - 26/05/2024, 06:38 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan air minum dan sanitasi Indonesia baru mencapai 20 persen pada usianya yang ke-78 tahun dan jelang 79 tahun merdeka.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Lalu Ahmad Zaini saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

"Dalam 78 tahun kita merdeka hanya naik 20 persen," kata Zaini.

Oleh karena itu, Perpamsi mengusulkan pembentukan Undang-undang (UU) hingga Kementerian Air dan Sanitasi.

"Perpamsi mengusulkan harus adanya UU Air dan Sanitasi, terus Kementerian Air dan Sanitasi karena di negara maju itu air memang ada kementerian yang mengurus kalau ingin cepat," imbuh Zaini.

Selain UU dan kementerian baru, Perpamsi juga mengusulkan pembentukan badan regulator khusus air.

Baca juga: Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Badan regulator ini akan berada di bawah Kementerian Air dan Sanitasi dan bertugas melakukan pengawasan kepada pemangku kebijakan di sektor air.

Adapun didapati sebanyak 84 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia memiliki kinerja kurang baik dengan jumlah pelanggan di bawah 30.000 orang.

Tak hanya itu, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum juga dikategorikan kurang sehat karena biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan pendapatan.

Terkait hal ini, Perpamsi turut mengusulkan agar sejumlah PDAM bisa digabung dengan pendekatan satu provinsi satu PDAM, pendekatan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), atau pendekatan lainnya.

Diharapkan dengan serangkaian upaya tersebut, layanan air minum dan sanitasi Indonesia bisa mencapai 100 persen pada tahun 2045.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
LSM/Figur
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
LSM/Figur
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
Pemerintah
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
Pemerintah
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
LSM/Figur
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
LSM/Figur
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
Pemerintah
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
Pemerintah
Intervensi Pangan Berkelanjutan Perlu Libatkan Anak dan Remaja
Intervensi Pangan Berkelanjutan Perlu Libatkan Anak dan Remaja
LSM/Figur
Standar Baru Emisi Disepakati, Peluang Akhiri Kekacauan Perhitungan
Standar Baru Emisi Disepakati, Peluang Akhiri Kekacauan Perhitungan
Swasta
Kemenhut: Kelompok Tani Hutan Bakal Pasok Produk ke Kopdes Merah Putih
Kemenhut: Kelompok Tani Hutan Bakal Pasok Produk ke Kopdes Merah Putih
Pemerintah
Perpres Baru Akui Semua Skema Karbon, Akhiri Tumpang Tindih Proyek Hijau
Perpres Baru Akui Semua Skema Karbon, Akhiri Tumpang Tindih Proyek Hijau
LSM/Figur
IESR: Harga Listrik akan Mahal jika Pemerintah Pertahankan PLTG
IESR: Harga Listrik akan Mahal jika Pemerintah Pertahankan PLTG
LSM/Figur
Prabowo Teken Perpes 110 Tahun 2025, Disebut Bisa Percepat Investasi Hijau
Prabowo Teken Perpes 110 Tahun 2025, Disebut Bisa Percepat Investasi Hijau
Pemerintah
BNPB: Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Jadi Bencana Paling Dominan sejak Awal 2025
BNPB: Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Jadi Bencana Paling Dominan sejak Awal 2025
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau