Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andalkan 3 Pilar, KLHK Klaim Penanganan Karhutla Indonesia Makin Baik

Kompas.com, 5 Juni 2024, 08:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya, mengklaim penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin baik.

Ia menjelaskan, pada tahun 2023, meskipun kondisi El-Nino lebih kuat dari 2019, namun kejadian Karhutla berhasil dikendalikan dengan baik. 

Keberhasilan ini menurutnya didukung oleh beberapa pilar. Seperti sistem dan monitoring pengendalian operasional lapangan dan pengawasannya, pertimbangan sosiologis dan keterlibatan erat masyarakat, serta tata kelola landscape.

Baca juga: Karhutla Landa Kota Balikpapan, 167 Titik Panas Terdeteksi se-Kaltim

“Tiga pilar ini menjadi kokoh dengan peristiwa karhutla di akhir 2019, dengan karhutla yang cukup berat El nino pada saat itu. Dan dibuktikan dengan pengendalian El nino di 2023 yang bisa dikendalikan dengan baik," ujar Siti saat membuka Workshop Pembelajaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di masa El Nino Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Berikut upaya Indonesia dalam pengendalian karhutla secara permanen, melalui tiga pilar. Ketiganya adalah:

  1. Analisis Iklim dan Langkah (Monitoring cuaca, analisis wilayah dan modifikasi cuaca)
  2. Pengendalian Operasional (Satgas Terpadu, deteksi dini, Poskotis Lapangan, Kesiapan Pemadaman Darat dan Udara, Penegakan Hukum, dan Masyarakat Peduli Api)
  3. Pengelolaan Landscape (Praktisi konsesi/dunia usaha, pertanian tradisional tanpa bakar lahan, dan pengendalian pengelolaan gambut).

Tantangan ke depan

Siti mengungkapkan bahwa setelah kejadian karhutla 2015, dimensi-dimensi pengendalian karhutla mulai muncul, seperti dikutip dari laman resmi, Selasa (4/6/2024). 

Dengan lahirnya lembaga baru pengelolaan gambut yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG), penanganan bencana mulai terdefinisi, ada ruang lingkup kesepakatan penanganan lapangan, tersedianya alat ukur lapangan, teknik sekat kanal, kesiapan embung, sumur bor untuk menaikkan watertable, pengendalian teknik preparasi lahan oleh swasta, dan integrasi kerja kebijakan operasional dan lapangan.

Hasilnya, kata dia, sebagai perbandingan, tahun 2023 Indonesia bisa menurunkan luas karhutla sekitar 488.064,65 Ha atau sebesar 29,59 persen dibandingkan tahun 2019.

Begitu juga perbandingan akumulasi hotspot 2023 dan 2019, terdapat penurunan hotspot 15.961 titik atau sekitar 59,92 persen. Selain itu, emisi dari karhutla tahun 2023 sebesar 182.714.440 ton CO2e turun 69,74 persen dari sebelumnya, yaitu 421.091.134 ton CO2e. 

"Padahal menurut BMKG, tahun 2023 intensitas El Nino lebih kuat bila dibandingkan dengan El-Nino pada tahun 2019," ujar Menteri LHK

Menurut Siti, ke depannya tantangan yang dihadapi adalah menjaga konsistensi langkah kebijakan dan operasional, menjaga tatanan kelembagaan yang sudah ada, serta mempertahankan sistem dan format yang sudah berjalan.

Kemudian, perlu memperkuat hal-hal yang menjadi perhatian seperti tingkat usaha tani bagi small holders, praktek tata kelola paludicture, stick pada instrumen pengukuran tinggi muka air tanah atau watertable, dan kerja sama masyarakat lokal serta small holders.

Lebih lanjut, Menteri Siti berharap semua pihak dan daerah senantiasa harus tetap siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala langkah kita dalam upaya menjaga lingkungan, agar bumi kita tetap hijau, langit kita tetap biru tanpa kabut asap kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Potensi Bioetanol Limbah  Sawit Capai 1,2 Juta Kiloliter Per tahun, Bisa untuk Bensin dan Bioavtur
Potensi Bioetanol Limbah Sawit Capai 1,2 Juta Kiloliter Per tahun, Bisa untuk Bensin dan Bioavtur
LSM/Figur
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Pemerintah
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Pemerintah
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
LSM/Figur
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Pemerintah
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Swasta
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
Pemerintah
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
LSM/Figur
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Pemerintah
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
LSM/Figur
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
LSM/Figur
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
Pemerintah
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Pemerintah
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau