Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Survei UNDP: 86 Persen Masyarakat Ingin Pemerintah Indonesia Perkuat Aksi Iklim

Kompas.com - 22/06/2024, 09:42 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Survei opini publik terbesar yang pernah dilakukan tentang perubahan iklim, Peoples' Climate Vote 2024, menunjukkan 86 persen masyarakat Indonesia ingin pemerintah meningkatkan upaya untuk mengatasi krisis iklim.

Hal ini senada dengan 60 persen masyarakat Indonesia yang menyatakan mereka lebih khawatir tentang perubahan iklim.

Peoples’ Climate Vote diluncurkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan.

Baca juga: 500 Lebih Jemaah Haji Meninggal, Krisis Iklim Ancaman Serius

Inisiatif ini berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran dan kebutuhan mereka terkait perubahan iklim kepada para pemimpin dunia.

Survei yang dilakukan UNDP bekerja sama dengan University of Oxford, Inggris, dan GeoPoll ini terdiri dari 15 pertanyaan tentang perubahan iklim yang diajukan ke 75.000 orang dalam 87 bahasa di 77 negara, termasuk Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk memahami pengalaman masyarakat terkait dampak perubahan iklim dan respons yang diinginkan dari pemerintah. Negara-negara yang disurvei mewakili 87 persen dari populasi global.

Administrator UNDP Achim Steiner mengatakan, Peoples' Climate Vote jelas dan tegas bahwa masyarakat dunia ingin para pemimpin mereka mengesampingkan perbedaan dan bertindak sekarang untuk mengatasi krisis iklim.

Baca juga: Adaptasi Perubahan Iklim, Inovasi Agrobisnis Benih hingga Pupuk

"Hasil survei ini, dengan cakupan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menunjukkan konsensus mengejutkan. Kami mendorong para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk memberi perhatian, khususnya saat negara-negara menetapkan komitmen aksi iklim untuk tahap selanjutnya," ujar Achim.

Selain itu juga dapat memberikan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau nationally determined contributions (NDC) di bawah Perjanjian Paris.

"Perubahan iklim adalah permasalahan yang dialami semua negara di seluruh dunia," cetus Achim.

Setop bahan bakar fossil

Selain seruan untuk aksi iklim yang lebih berani, survei ini menunjukkan dukungan mayoritas (72 persen) masyarakat dunia untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil.

Senada dengan hal itu, 55 persen masyarakat Indonesia juga setuju untuk segera beralih dari bahan bakar fosil, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik.

Masyarakat di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka memikirkan tentang perubahan iklim.

Baca juga: KTT Pemimpin G7 Gagal Capai Kesepakatan Perubahan Iklim

Secara global, 56 persen mengatakan mereka memikirkan perubahan iklim secara reguler, yaitu setiap hari atau setiap minggu, termasuk sekitar 63 persen masyarakat di negara-negara kurang berkembang.

Dibandingkan tahun lalu, lebih dari separuh (53 persen) masyarakat di seluruh dunia mengatakan mereka lebih khawatir tentang perubahan iklim.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
LSM/Figur
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
LSM/Figur
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
LSM/Figur
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
LSM/Figur
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
LSM/Figur
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
Pemerintah
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
LSM/Figur
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Pemerintah
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Pemerintah
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Pemerintah
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Swasta
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
BUMN
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
BUMN
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau