KOMPAS.com - Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengamanan hutan tropis mendapat apresiasi dalam Forum Hutan Tropis Oslo atau Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024 di Oslo, Norwegia, 25-26 Juni 2024.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penegakan hukum yang konsisten menjadi komitmen pemerintah Indonesia.
Di Center Intelligence KLHK, penerapan sains dan teknologi merupakan elemen penting, termasuk penggunaan satellite imagery, dalam mendukung pengambilan keputusan.
"Penggunaan data dan informasi yang akurat merupakan keharusan dalam penegakan hukum," ujar Rasio, dalam pernyataan tertulis, Senin (1/7/2024).
Baca juga: Empat Orangutan Jantan Dilepasliarkan di Kawasan Hutan Lindung Kaltim
Menurutnya, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, maka multi layer-multi tools analysis harus dilakukan dalam monitoring dan penegakan hukum terkait gangguan keamanan kawasan hutan, baik kebakaran, perambahan, serta pencemaran lingkungan.
Multi-tools analysis yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan Satellite Imagery, Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), dan Field Investigation.
Penggunaan teknologi yang didukung multi-layer analysis termasuk penggunaan GeoAI, telah mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi, intervensi, dan aksi penegakan hukum terhadap aktivitas terkait deforestasi dan pencemaran serta perusakan lingkungan.
Rasio menekankan pentingnya penggunaan GeoAI dalam penegakan hukum LHK karena dapat meningkatkan percepatan pemantauan kawasan hutan serta karhutla.
"GeoAI juga mampu meminimalisir terjadinya human error dalam kegiatan analisis spasial serta membantu proses otomatisasi kegiatan analisis spasial, pelaporan, serta diseminasi data dan informasi," tutur dia.
Menurtnya, penerapan Multi-tools analysis yang dilakukan oleh Ditjen PHLHK berkaitan penggunaan GeoAI, serta upaya penegakan hukum secara konsisten dan intensif dalam pengamanan hutan tropis mendapatkan apresiasi dan perhatian peserta maupun pembicara.
Director Global Forest Watch-WRI Mikaela Weisse mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh KLHK, termasuk inisiatif dan inovasi terkait penerapan Multi-layer analysis dengan GeoAI dalam monitoring kawasan hutan. Khususnya terkait penegakan hukum.
Sebelumnya, penggunaan GeoAI yang dilakukan KLHK juga menjadi perhatian Menteri Iklim dan Lingkungan Kerajaan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, yang telah berkunjung ke Intelligence Center pada 31 Mei 2024 lalu.
Baca juga: Sedekah Hutan UI Dorong Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal
Sebanyak 2.133 operasi pengamanan lingkungan dan kawasan hutan, disebut telah dilakukan oleh Ditjen PHLHK, serta berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 27.347.065 hektar.
"Operasi penegakan hukum yang dilakukan juga berkontribusi terhadap penurunan laju deforestasi Indonesia, serta berdampak terhadap penurunan karhulta," ujar Rasio.
Ia mengklaim, angka deforestasi Indonesia mencapai angka terendah dalam 33 tahun terakhir sebesar 0,13 juta hektar. Capaian penurunan angka deforestasi Indonesia ini telah mendapatkan apresiasi dalam OTFF 2024.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK Rudianto Saragih Napitu mengatakan bahwa Ditjen PHLHK terus memperkuat pemanfaatan teknologi GeoAI untuk mengoptimalkan sistem penegakan hukum LHK di Indonesia.
"Seperti pembaharuan teknologi deteksi bukaan lahan dengan citra resolusi tinggi, peningkatan kapasitas personil dalam menindaklanjuti deteksi GeoAI, serta kolaborasi dengan pengelola tapak seperti KPH untuk menggunakan GeoAI sebagai panduan awal dalam melaksanakan pengamanan teritorial," ujarnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya