Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/07/2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Hafizt mengatakan, pendataan padang lamun nasional membutuhkan kolaborasi pemangku kepentingan.

Pasalnya, ekosistem padang lamun berperan penting dalam perkembangan ekonomi biru.

"Kolaboratif data itu seperti ini, data itu saya yakin di daerah itu mengambil, apalagi di universitas ada dari skripsi, dari tesis dan disertasi, tersebar. Jadi entah mungkin dihimpun oleh wali data," kata Hafizt dalam diskusi daring, Rabu (17/7/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Padang Lamun akan Dimasukkan Komitmen Penurunan Emisi NDC

Dia menjelaskan wali data berperan mengumpulkan data yang tersebar dari pemerintah daerah, lembaga di luar pemerintah, universitas, asosiasi, pusat data padang lamun global, dan berbagai proyek terkait dengan ekosistem perairan itu.

Kolaborasi pendataan dapat membangun model empiris untuk data padang lamun nasional demi menghasilkan estimasi lebih akurat terkait dengan kondisi, terutama untuk mendukung penghitungan potensi penyimpanan karbon.

Saat ini, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi terkait dengan pengumpulan data.

Misalnya, kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung potensi karbon di ekosistem padang lamun, baik di atas permukaan (above ground) maupun di bawah tanah (underground ground).

Baca juga: Jaga Padang Lamun Penting untuk Konservasi Dugong

"Kalau kita bicara estimasi karbon skala nasional, berarti paling ideal kita butuh informasi above ground carbon, underground carbon di setiap titik. Bagaimana kalau tidak punya sampel? Salah satu solusinya dengan memprediksi dari parameter lain misalnya dari persentase kaver," ujar Hafizt.

Dia menyampaikan, kelengkapan itu juga dibutuhkan karena masing-masing ekosistem padang lamun di Indonesia memiliki struktur varietas yang beragam, mengingat terdapat 12 spesies lamun di Nusantara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana memasukkan ekosistem padang lamun dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua menjelang Konferensi Iklim PBB COP29 di Azerbaijan.

Hal itu mengingat potensi yang dimiliki ekosistem pesisir dalam upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, termasuk kemampuan mangrove dan padang lamun untuk menyimpan dan menyerap karbon.

Baca juga: Pemetaan Lamun dan Pengurangan Emisi Karbon

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

LSM/Figur
BPOM Perlu Percepat Pelabelan BPA pada Air Minum Galon

BPOM Perlu Percepat Pelabelan BPA pada Air Minum Galon

LSM/Figur
Dampak Positif IMIP pada Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Morowali

Dampak Positif IMIP pada Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Morowali

Swasta
Gerakan Menanam Pohon dari Kader Jadi Kado Ulang Tahun ke-78 Megawati

Gerakan Menanam Pohon dari Kader Jadi Kado Ulang Tahun ke-78 Megawati

LSM/Figur
Studi: Hilirisasi Nikel Perlu Terapkan ESG untuk Ciptakan Pekerjaan Hijau

Studi: Hilirisasi Nikel Perlu Terapkan ESG untuk Ciptakan Pekerjaan Hijau

LSM/Figur
DBS Indonesia Siapkan Rp 100 Miliar untuk Bantu Tingkatkan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

DBS Indonesia Siapkan Rp 100 Miliar untuk Bantu Tingkatkan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

Swasta
BNI Implementasikan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja

BNI Implementasikan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja

BUMN
AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

LSM/Figur
Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Pemerintah
Serba-serbi PLTA Jatigede: Terbesar Kedua di Indonesia, Pangkas Emisi 415.800 ton

Serba-serbi PLTA Jatigede: Terbesar Kedua di Indonesia, Pangkas Emisi 415.800 ton

Pemerintah
Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Janji Transisi Energi Didesak Diwujudkan

Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Janji Transisi Energi Didesak Diwujudkan

LSM/Figur
Hilirisasi Nikel Belum Sediakan Green Jobs Sesuai Potensinya

Hilirisasi Nikel Belum Sediakan Green Jobs Sesuai Potensinya

Pemerintah
BRI RO Lampung Salurkan Bantuan kepada Korban Terdampak Banjir

BRI RO Lampung Salurkan Bantuan kepada Korban Terdampak Banjir

BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau