Wacana Taman Nasional Komodo Ditutup 2025 untuk Wisata, Mungkinkah?

WACANA penutupan Taman Nasinal (TN) Komodo untuk Wisata pada 2025 cukup mengejutkan bagi saya selaku pengamat kehutanan dan lingkungan.

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) berencana menutup kawasan Taman Nasional Komodo dari aktivitas wisata. Belum diketahui aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo bakal ditutup total atau pada hari tertentu saja.

BNTK sedang mengkaji rencana penutupan aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo. Penutupan kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi favorit di Indonesia itu ditargetkan terealisasi pada pertengah tahun depan.

Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga menyebut, ada empat alasan perlu dilakukan penutupan aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo.

Pertama, Taman Nasional Komodo perlu pemulihan dari aktivitas wisata yang intens selama ini. Kedua, mendorong spot-spot wisata di daratan Pulau Flores sebagai destinasi utama selain Taman Nasional Komodo.

Ketiga, mendorong peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat yang berada sekitar daya tarik wisata di Pulau Flores dan sekitarnya.

Keempat, mendorong efektivitas pengelolaan melalui penataan kembali sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, relasi dengan para pihak, terutama masyarakat dalam kawasan sebagai bagian dari revitalisasi instrumen pengelolaan Taman Nasional Komodo.

Mungkinkah TN Komodo ditutup, bahkan ditutup total pada 2025? Saya mencoba untuk mengkritisi kebijakan tersebut dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi terkait rencana penutupan tersebut.

Dukungan regulasi TN sebagai daerah wisata

Taman nasional diartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional di Indonesia sebagai kawasan hutan konservasi diatur oleh dua regulasi. Pertama UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (sudah direvisi pada 2024 dan disetujui DPR RI dan pemerintah, namun secara prinsip tentang Taman Nasional tidak berubah).

Kedua, UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Selain itu, ada sejumlah regulasi turunannya.

Dalam UU 41/1999, bersama-sama dengan cagar alam secara spesifik menyebut tentang keunikan dan kekhasan zona inti taman nasional.

Dalam pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi, penghijuan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebut bahwa pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya.

Dari aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan, zona inti taman nasional dan cagar alam mempunyai prioritas perlindungan yang paling tinggi dibandingkan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam lainnya (suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata).

Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam (KPA) selain taman wisata dan taman hutan raya (tahura), Taman Nasional adalah kawasan konservasi yang mempunyai pembagian kawasan yang khas dalam bentuk zonasi yang tidak sama dengan kawasan konservasi lainnya.

Dalam sistem penyelenggaraan KSA dan KPA, penataan kawasan taman nasional diatur dengan sistem zonasi, sedangkan untuk kawasan KSA dan KPA yang lain diatur dengan sistem blok.

Penyusunan zona atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.