Korporasi di Indonesia Perlu Segera Implementasikan Keberlanjutan Regeneratif

KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai keberlanjutan regeneratif mulai banyak diperbincangkan, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. 

Karena hal itu pula, banyak perusahaan di Indonesia mulai perlu untuk mengimplementasikan keberlanjutan regeneratif dalam bisnisnya.

Keberlanjutan regeneratif sendiri merupakan praktik yang memulihkan, memperbarui, dan merevitalisasi sumber energi dan material. Hal ini untuk menciptakan proses yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan, yang secara efektif berkontribusi terhadap regenerasi ekosistem dan komunitas.

Baca juga:

• FIFGROUP Gelar Kompetisi Ide Inovatif Berbasis Keberlanjutan
• Olahkarsa Dukung Keberlanjutan Sektor Industri

Banyaknya perusahaan di Indonesia yang perlu mengimplementasikan keberlanjutan regeneratif ini terungkap dalam studi terbaru yang dirilis firma konsultan manajemen global Kearney, bertajuk "2024 Kearney Regenerate Asia Pacific Sustainability Report.

Studi tersebut menganalisis praktik keberlanjutan dari berbagai perusahaan di Asia Pasifik (APAC), salah satunya Indonesia.

Presiden Direktur Kearney Indonesia, Shirley Santoso mengatakan, studi ini menunjukkan bahwa transisi menuju keberlanjutan regeneratif sangat penting bagi bisnis di Indonesia, guna memastikan ketahanan jangka panjang, profitabilitas, dan manfaat bagi komunitas.

“Melaksanakan praktik ini dapat meningkatkan tanggung jawab korporat dan sejalan dengan tujuan keberlanjutan global, menciptakan masa depan yang lebih sehat dan adil bagi semua,” ujar Shirley dalam keterangan resmi pekan ini.

Secara umum, kata dia, terdapat kesadaran yang besar mengenai pentingnya keberlanjutan bagi sebuah organisasi.

“Namun, sebagian besar pemimpin bisnis di Asia masih memandang keberlanjutan sebagai pendorong biaya dan risiko daripada peluang untuk menciptakan nilai lebih,” tambahnya.

Ia menjelaskan, bisnis di Asia berada pada tingkat kematangan yang berbeda-beda dalam perjalanan keberlanjutannya, tetapi mereka tetap optimis dalam mencapai dampak positif dalam satu dekade.

Bisnis keberlanjutan di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan ambisi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Adapun saat ini, lebih dari 80 persen energi Indonesia disediakan melalui bahan bakar fosil dan Indonesia adalah produsen batu bara terbesar ke-4 di dunia.

Pada tahun 2022, Indonesia mendirikan 'Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan' (Just Energy Transition Partnership/JETP) untuk memobilisasi USD 20 miliar dalam 3-5 tahun ke depan guna mempercepat transisi energi.

Shirley menjelaskan, hasil studi menunjukkan bahwa 43 persen organisasi Indonesia saat ini telah mengadopsi pendekatan regeneratif untuk keberlanjutan, dengan tambahan 57 persen perencanaan untuk melaksanakan dalam 1-3 tahun ke depan.

Baca juga:

• Evermos Rilis Sustainability Report Perdana Merawat Kebudayaan Lokal
• Maybank Siapkan Rp 3,3 Triliun untuk Dukung Program Sustainability di Indonesia

“Studi Kearney di Asia Pasifik menunjukkan bahwa perusahaan yang fokus pada praktik regeneratif dapat memberikan dampak positif bersih, berkontribusi pada pemulihan ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menciptakan peluang ekonomi,” tutur Shirley dalam pernyataan tertulis.

Menurutnya, mengintegrasikan upaya keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti dan memastikan komitmen dari pimpinan tertinggi adalah kunci untuk mengatasi tantangan terkait akuntabilitas dan metrik.

“Kepemimpinan yang kuat memastikan tujuan keberlanjutan dapat diprioritaskan dan selaras dengan misi serta visi perusahaan secara keseluruhan,” ujar dia.

Lebih lanjut, studi juga menunjukkan bahwa para pemimpin bisnis di Indonesia semakin khawatir tentang greenwashing, yang mendorong kebijakan keberlanjutan yang lebih ketat, perencanaan yang lebih hati-hati, dan investasi yang lebih besar dalam sumber daya keberlanjutan.

Sementara 72 persen pemimpin bisnis di Indonesia percaya bahwa target dekarbonisasi dapat dicapai, hanya 46 persen yang memiliki rencana yang sesuai dengan Perjanjian Paris.

Fakta ini menunjukkan perlunya struktur tata kelola yang lebih kuat dan mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas.

Selain itu, teknologi juga merupakan hal penting dalam mendefinisikan ulang proses bisnis dan rantai pasokan, memungkinkan organisasi yang tangguh untuk fokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

Teknologi canggih mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi di seluruh operasi.