Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inovasi Tanaman Obat untuk Perempuan Perlu Dipercepat

Kompas.com, 25 Agustus 2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong percepatan riset dan inovasi terkait pemanfaatan tanaman obat untuk perempuan.

Hal tersebut dilakukan karena isu kesehatan wanita sangat fundamental, mengingat sekitar 49,9 persen penduduk Indonesia adalah perempuan.

Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN NLP Indi Dharmayanti mendorong periset di lembaga tersebut, khususnya di Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional (PRBBOOT).

Baca juga: Potensi Melimpah, tapi Obat Herbal Standar RI Masih Sedikit

"Terus berkarya dan berkolaborasi, mempercepat, dan memperkuat inovasi pemanfaatan tanaman obat dan ramuan tradisional kita," kata Indi dalam webinar Bincang Riset V bertema "Tanaman Obat dan Ramuan Herbal untuk Kesehatan Wanita", Selasa (20/8/2024), sebagaimana dikutip situs web BRIN.

Sementara itu, Kepala PRBBOOT BRIN Sofa Fajriah mengatakan, tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia sangat menjanjikan untuk pengembangan produk obat dari bahan alam, khususnya untuk ramuan kesehatan wanita.

"Istilah back to nature (kembali ke alam) semakin mendorong pemanfaatan herbal yang memberikan efek pada kesehatan," sebut Sofa.

Dia menuturkan, semakin banyak berbagai kajian atau studi tentang herbal oleh para ilmuwan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Baca juga: Orangutan Mampu Obati Luka dengan Racikan Herbal Sendiri

Selain itu, semakin banyaknya penelitian akan berpengaruh pula pada penggunaan obat herbal yang berasal dari tumbuhan dengan cara tradisional dan alami.

Pasalnya, penggunaan obat herbal sebenarnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, Indonesia memiliki potensi obat herbal yang sangat besar.

"Secara umum mestinya kita bisa menggantikan semua bahan baku obat," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Jakarta, Senin (3/6/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Indonesia Simpan Potensi Obat Herbal Hewan dari 30.000 Spesies Tanaman

Handoko menuturkan, Indonesia telah mengidentifikasi sekitar 30.000 spesies dari biodiversitas. Akan tetapi, obat herbal berstandar masih sangat sedikit yakni 76 obat.

Menurutnya, bila keanekaragaman hayati itu bisa dioptimalkan secara baik, hal tersebut dapat menciptakan kedaulatan obat dan kesehatan bagi Indonesia.

Dengan demikian, lanjutnya, insiden berebut obat dan kelangkaan obat yang terjadi seperti saat pandemi Covid-19 tidak akan terulang.

"Itu (bahan baku obat) salah satu bentuk kedaulatan dan ketahanan era modern ini yang justru jauh lebih penting daripada bukan hanya masalah perang," kata Handoko.

Baca juga: 5 Obat Herbal Asam Urat yang Bisa Dicoba di Rumah

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
TPST Bantargebang Tak Bisa Diperluas Lagi, Sampah Jakarta Dibawa ke Mana?
TPST Bantargebang Tak Bisa Diperluas Lagi, Sampah Jakarta Dibawa ke Mana?
Pemerintah
Kepedulian Lingkungan Turun saat Seseorang Berlibur, Mengapa?
Kepedulian Lingkungan Turun saat Seseorang Berlibur, Mengapa?
LSM/Figur
Bantargebang Kritis, Sampah Jakarta Tembus 7.300 Ton per Hari
Bantargebang Kritis, Sampah Jakarta Tembus 7.300 Ton per Hari
Pemerintah
Usai Banjir Sumatera, Banyak Warga yang Tinggal di Pengungsian dengan Fasilitas Terbatas
Usai Banjir Sumatera, Banyak Warga yang Tinggal di Pengungsian dengan Fasilitas Terbatas
LSM/Figur
Dari Kulit Buah Jadi Energi, Eksperimen Sederhana yang Ubah Cara Pandang tentang Sampah
Dari Kulit Buah Jadi Energi, Eksperimen Sederhana yang Ubah Cara Pandang tentang Sampah
LSM/Figur
Sistem Pengelolaan Terpadu Bisa Tekan Biaya dan Emisi Limbah Makanan
Sistem Pengelolaan Terpadu Bisa Tekan Biaya dan Emisi Limbah Makanan
LSM/Figur
Kemenhut Terapkan Syarat Ketat untuk Pengelola Baru Bandung Zoo
Kemenhut Terapkan Syarat Ketat untuk Pengelola Baru Bandung Zoo
Pemerintah
Mandatori Biodiesel B50 Ditunda, Ini Alasan Tak Perlu Buru-buru
Mandatori Biodiesel B50 Ditunda, Ini Alasan Tak Perlu Buru-buru
Swasta
Daftar 10 Spesies Terancam Punah 2026, Belut hingga Tulip
Daftar 10 Spesies Terancam Punah 2026, Belut hingga Tulip
LSM/Figur
Gajah Sumatera Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Pastikan Pidanakan Pelaku
Gajah Sumatera Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Pastikan Pidanakan Pelaku
Pemerintah
Bulog Pasok Komoditas Pangan ke 648 KDMP di Jawa Timur
Bulog Pasok Komoditas Pangan ke 648 KDMP di Jawa Timur
BUMN
Dilarang Naik Gajah, Ini Alasan Kemenhut Hentikan Wisata Gajah Tunggang
Dilarang Naik Gajah, Ini Alasan Kemenhut Hentikan Wisata Gajah Tunggang
Pemerintah
IPB University Dorong Desa Kembangkan Koperasi dan Ekosistem Bisnis Berkelanjutan
IPB University Dorong Desa Kembangkan Koperasi dan Ekosistem Bisnis Berkelanjutan
Pemerintah
Peneliti Ungkap Kondisi Oksigen Laut Masa Depan lewat Plankton Purba
Peneliti Ungkap Kondisi Oksigen Laut Masa Depan lewat Plankton Purba
LSM/Figur
133.792 Petani Jawa Timur Kelola 198.326 Ha Hutan dalam Skema Perhutanan Sosial
133.792 Petani Jawa Timur Kelola 198.326 Ha Hutan dalam Skema Perhutanan Sosial
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau