Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 30 Agustus 2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Gabungan atau sistem hibrida antara pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pumped hydro energy storage (PHES) disebut menjadi solusi memastikan pasokan energi listrik nasional yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi (PRKKE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andhika Prastawa dalam diskusi di Hotel Santika, Bogor, Kamis (22/8/2024).

PHES pada dasarnya adalah sebuah pembangkit tistrik tenaga air (PLTA). Bedanya PLTA memanfaatkan langsung air dari bendungan di elevasi yang lebih tinggi dengan mengalir sesuai hukum gravitasi ke bawah hingga menghasilkan listrik.

Baca juga: Hadapi Perubahan Iklim, Kota di Pesisir Harus Beradaptasi Lebih Cepat

Sementara itu dalam PHES, ada pompa yang mengalirkan air dari bawah ke bendungan. Tampungan air dari bendungan inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dalam sistem PLTA.

Andhika menuturkan, dalam sistem hibrida tersebut, energi listrik yang dihasilkan dari PLTS dapat menyuplai permintaan atau beban pada siang hari.

Sedangkan PHES dapat beroperasi untuk melayani beban pada malam hari atau saat PLTS tidak menghasilkan listrik. 

"Desain sistem ini membutuhkan penghitungan yang cermat agar kedua sumber energi tersebut dapat bekerja secara optimal dan saling melengkapi. Sehingga mengurangi masalah intermitensi dan memastikan ketersediaan energi yang stabil," jelas Andhika, sebagaimana dikutip dari situs web BRIN.

Baca juga: Relaksasi TKDN PLTS Gerus Daya Saing Lokal Kalau Tak Dikelola

Andhika menuturkan, pemanfaatan energi dari PHES memiliki potensi besar. 

Kajian terbaru menemukan, ada sekitar 26.000 lokasi sungai di Indonesia yang belum dimanfaatkan, dengan potensi kapasitas penyimpanan energi mencapai 800 terawatt jam (TWh).

Namun, Andhika menyebutkan pengembangan teknologi hibrida PLTS-PHES di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. 

Di antaranya meliputi kebutuhan akan pemetaan potensi yang lebih konkret, pendanaan yang memadai, regulasi harga yang mendukung, serta dukungan logistik yang realistis. 

Baca juga: PLN Gandeng Perusahaan Arab Saudi Kembangkan PLTS Terapung Saguling

Selain itu, studi awal dan teknis juga diperlukan untuk memastikan implementasi teknologi ini dapat berjalan dengan sukses.

Andhika juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan lembaga riset untuk mewujudkan potensi besar energi terbarukan di Indonesia. 

Upaya ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga membantu Indonesia dalam mencapai target energi bersih yang lebih ambisius di masa depan.

Di satu sisi, sektor energi nasional menjadi salah satu kontributor terbesar emisi GRK.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup
Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup
Pemerintah
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau