Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlindungan Mangrove di Areal Penggunaan Lain Butuh Kejelasan Regulasi

Kompas.com - 03/09/2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait perlindungan mangrove di areal penggunaan lain (APL) tinggal menunggu pengesahan.

APL adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.

Kepala BGRM Hartono mengatakan, pihaknya memerlukan regulasi  tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di APL.

Baca juga: Restorasi Mangrove Bukan Sekadar Menanam Lalu Ditinggal

"Saat ini PP sudah final, sudah ada di Bapak Presiden, mungkin akan diteken oleh Bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) atau mungkin oleh Pak Prabowo," kata Hartono dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/9/2024).

Hartono menyebutkan, PP tersebut menjadi aturan yang diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi mangrove, terutama yang berada di lahan APL, sebagaimana dilansir Antara.

Hartono menjelaskan, dari target 600.000 hektare yang diberikan kepada BRGM, sebanyak 200.000 hektare difokuskan pada kegiatan penanaman dan 400.000 hektare sisanya mempertahankan kawasan mangrove yang masih dalam kondisi baik.

Dengan keberadaan PP tersebut, kata dia, maka diharapkan dapat menjadi jalan keluar rehabilitasi mangrove yang berada di kawasan APL.

Baca juga: Masa Kritis Mangrove 4 Tahun, Perlu Dirawat Setelah Ditanam

Mengingat saat ini belum adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pelindungan dan rehabilitasi mangrove di kawasan APL.

Dia menambahkan, PP tersebut bisa memberikan mandat yang jelas kepada para stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan.

"Jadi mangrove di APL ini tidak akan diambil alih oleh KLHK atau BRGM, tetapi seperti pengelola sebelumnya. Pada ekosistem mangrove di APL ini sama seperti yang terjadi gambut perlu dilakukan penataan fungsi," kata Hartono.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, terdapat total 3,44 juta hektare wilayah mangrove di Tanah Air, atau 23 persen dari total mangrove dunia yang mencapai 14,8 juta hektare.

Baca juga: Restorasi Mangrove di Banyuasin Ditarget Serap 180 Ton Karbon Dioksida

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terobosan, Jet Tempur Inggris Pakai Bahan Bakar Berkelanjutan

Terobosan, Jet Tempur Inggris Pakai Bahan Bakar Berkelanjutan

Pemerintah
Pemenang SDG Pioneers 2024 dari Afrika: Kevin Getobai, Usung Peternakan Berkelanjutan

Pemenang SDG Pioneers 2024 dari Afrika: Kevin Getobai, Usung Peternakan Berkelanjutan

LSM/Figur
Den Haag Jadi Kota Pertama di Dunia yang Larang Iklan Energi Fosil

Den Haag Jadi Kota Pertama di Dunia yang Larang Iklan Energi Fosil

Pemerintah
 PUBG Mobile Ajak Jutaan Pemain Ikut Jaga Kelestarian Lingkungan lewat Kampanye Play For Green

PUBG Mobile Ajak Jutaan Pemain Ikut Jaga Kelestarian Lingkungan lewat Kampanye Play For Green

Swasta
Kontribusi Pembangunan Berkelanjutan, 12 Tokoh Bisnis Dunia Sabet SDG Pioneer 2024

Kontribusi Pembangunan Berkelanjutan, 12 Tokoh Bisnis Dunia Sabet SDG Pioneer 2024

Swasta
5 Perusahaan Indonesia Masuk 1.000 Terbaik Dunia Versi Majalah TIME, Ini Daftarnya

5 Perusahaan Indonesia Masuk 1.000 Terbaik Dunia Versi Majalah TIME, Ini Daftarnya

Swasta
Integrasi Kecerdasan Buatan, PLN NP Optimalkan Pembangkit EBT

Integrasi Kecerdasan Buatan, PLN NP Optimalkan Pembangkit EBT

BUMN
Separuh Penduduk Dunia Tak Punya Perlindungan Sosial di Tengah Krisis Iklim

Separuh Penduduk Dunia Tak Punya Perlindungan Sosial di Tengah Krisis Iklim

Pemerintah
Pemerintah Janji Sediakan BBM Rendah Sulfur dengan Harga Subsidi

Pemerintah Janji Sediakan BBM Rendah Sulfur dengan Harga Subsidi

Pemerintah
Survei: Satu dari Lima Pekerja Tertarik Pelajari Green Skill

Survei: Satu dari Lima Pekerja Tertarik Pelajari Green Skill

Pemerintah
Polusi Udara dan Krisis Kesehatan Jadi Alasan Mendesaknya BBM Rendah Sulfur

Polusi Udara dan Krisis Kesehatan Jadi Alasan Mendesaknya BBM Rendah Sulfur

Pemerintah
Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik Berpotensi Tingkatkan Bisnis Lokal

Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik Berpotensi Tingkatkan Bisnis Lokal

Pemerintah
Survei CBRE: “Green Building” Dipandang Makin Penting Bagi Perusahaan

Survei CBRE: “Green Building” Dipandang Makin Penting Bagi Perusahaan

Pemerintah
McKinsey Sebut Transisi Energi Global Hadapi Rintangan

McKinsey Sebut Transisi Energi Global Hadapi Rintangan

Pemerintah
Ekowisata Satwa Liar Bisa Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Ekowisata Satwa Liar Bisa Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau