Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekosistem Jadi Tantangan dalam Membangun Ekonomi Sirkular di Indonesia

Kompas.com - 04/09/2024, 12:48 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekosistem ekonomi sirkular yang belum terbentuk, menjadi tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia.

Sebagai informasi, ekonomi sirkular merupakan konsep membuat nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.

Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Fazri Putrantomo mengatakan dalam ekonomi sirkular, masyarakat yang tadinya terbiasa dengan pola pengolahan sampah linear ekonomi, hanya kumpul angkut buang, diubah menjadi pola pengolahan sampah sirkular ekonomi.

Baca juga: Tak Ada TPA Baru Setelah 2030, Pemilahan Sampah dari Sumber Jadi Solusi Utama

“Tantangan terbesar implementasi ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah di Indonesia, adalah bagaimana kita bisa membentuk ekosistem ekonomi sirkular itu sendiri,” ujar dia, Selasa (3/9/2024).

Dengan terbentuknya ekosistem, semua lapisan masyarakat bisa memahami bahwa sampah tidak hanya langsung dibuang, karena memiliki nilai jika dimanfaatkan kembali.

“Sampah ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan pola sirkular, sehingga sampah memiliki nilai manfaat ekonomi lebih yang bisa berdampak (bagi masyarakat),” imbuhnya.

Sementara, Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability, CCEP Indonesia, Lucia Karina, mengatakan tantangan terbesar ekonomi sirkular adalah kolaborasi.

“Tantangan terbesar itu sebetulnya pelibatan semua pihak,” ujar Karina, dalam kesempatan yang sama.

Ia menilai, membentuk ekosistem ekonomi sirkular membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Khususnya, untuk menggerakkan bank sampah sebagai bagian dari ekonomi sirkular.

Baca juga: Sampah Organik Disulap Jadi Pupuk, Bantu Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

“Makanya saya memperkenalkan yang namanya nona helix. Ada sembilan pemangku kepentingan, baik itu produsen, pemerintah, pihak akademisi, tokoh komunitas NGO, pemuka agama, perbankan, dan lain-lain,” tuturnya

Oleh karena itu, ia menilai insentif menjadi penting, terutama dalam situasi Indonesia saat ini.

Dengan insentif ataupun penghargaan kepada masyarakat, penggerak bank sampah, produsen, terutama pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi pendorong agar setiap individu terpacu mengolah sampah.

“Belum semua orang sadar, kesadaran masih rendah, infrastruktur juga belum 100 persen bagus. Kemudian sistem regulasi kita seperti ini, jadi untuk menggerakkan orang itu maka insentif sebaiknya harus ada,” pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Copot Segel di Pabrik Cikande, KLH Nyatakan Lokasi 'Clear and Clean'
Copot Segel di Pabrik Cikande, KLH Nyatakan Lokasi "Clear and Clean"
Pemerintah
Pertamina dan Kemenko Pangan Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan
Pertamina dan Kemenko Pangan Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan
BUMN
Guru Besar IPB: Sawah Kian Tergerus karena Alih Fungsi Lahan
Guru Besar IPB: Sawah Kian Tergerus karena Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Warga Desak KKP Cabut Izin Reklamasi karena Rusak Ekosistem Pulau Pari
Warga Desak KKP Cabut Izin Reklamasi karena Rusak Ekosistem Pulau Pari
Pemerintah
Tiga Remaja Jakarta Ubah 1,2 Ton Sampah Makanan Jadi Pakan Unggas
Tiga Remaja Jakarta Ubah 1,2 Ton Sampah Makanan Jadi Pakan Unggas
LSM/Figur
Pemprov Jakarta Punya 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara, Diklaim Terluas se-Indonesia
Pemprov Jakarta Punya 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara, Diklaim Terluas se-Indonesia
Pemerintah
Pengamat: Pengawasan Hutan Lemah karena Anggaran Pengelolaan Terlalu Kecil
Pengamat: Pengawasan Hutan Lemah karena Anggaran Pengelolaan Terlalu Kecil
LSM/Figur
Bappenas: Alokasi Dana Mitigasi Iklim Baru Rp 305 T, Pemerintah Buka Investasi
Bappenas: Alokasi Dana Mitigasi Iklim Baru Rp 305 T, Pemerintah Buka Investasi
Pemerintah
Perubahan Iklim Picu Musim Kebakaran Hutan Makin Parah
Perubahan Iklim Picu Musim Kebakaran Hutan Makin Parah
Pemerintah
Industri Makanan Gagal Penuhi Komitmen Dasar Kemasan Berkelanjutan
Industri Makanan Gagal Penuhi Komitmen Dasar Kemasan Berkelanjutan
Swasta
IUCN Akui Bahan Bakar Fosil Ancaman Alam, Dukung Perjanjian Penghentian Global
IUCN Akui Bahan Bakar Fosil Ancaman Alam, Dukung Perjanjian Penghentian Global
LSM/Figur
Kepunahan Massal karena Manusia Setara Era Dinosaurus
Kepunahan Massal karena Manusia Setara Era Dinosaurus
LSM/Figur
Panas Melanda RI, BMKG Catat Suhu Tertinggi Capai 38 Derajat
Panas Melanda RI, BMKG Catat Suhu Tertinggi Capai 38 Derajat
Pemerintah
Eropa Siapkan Bantuan Dana untuk Negara Terdampak Pajak Karbon Perbatasan
Eropa Siapkan Bantuan Dana untuk Negara Terdampak Pajak Karbon Perbatasan
Pemerintah
Antara Karbon dan Kedaulatan: Menakar Arah Transisi Energi Indonesia
Antara Karbon dan Kedaulatan: Menakar Arah Transisi Energi Indonesia
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau