Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polusi Udara dan Krisis Kesehatan Jadi Alasan Mendesaknya BBM Rendah Sulfur

Kompas.com, 14 September 2024, 19:28 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu penyebab utama polusi udara di Indonesia, adalah kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang sulfurnya tinggi, atau tidak memenuhi standar internasional Euro IV.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan, studi Vital Strategies & ITB 2018/2019 menunjukkan gas buang kendaraan adalah sumber utama polusi lintas musim. 

"Dari hasil studi Vital Strategies & ITB, sumber polusi DKI Jakarta, terlihat bahwa yang terbesar adalah emisi gas buang kendaraan atau asap knalpot," ujar Rachmat di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

Baca juga: Polusi Tanah Jadi Ancaman Keanekaragaman Hayati

Hasil penelitian itu menyatakan, gas buang kendaraan berpengaruh 32-41 persen polusi udara saat musim hujan, dan 42-57 persen saat musim kemarau.

Sementara, sumber polusi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan konstruksi menyusul di peringkat kedua dan ketiga. 

Polusi udara yang sebagian besarnya berasal dari emisi gas buang kendaraan, kata dia, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia. 

BBM sulfur tinggi di Indonesia

Salah satu faktor yang menyebabkan buruknya emisi gas kendaraan, menurut Rachmat, adalah karena belum memenuhi standar sulfur internasional yaitu Euro IV.

Ia menjelaskan, saat ini, sebagian besar BBM yang tersedia di Indonesia baik diesel maupun bensin, masih memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi. Jauh di atas batas yang diizinkan oleh standar Euro IV.

"Standar BBM Euro IV itu membutuhkan kadar kualitas tertentu. Kualitas tertentunya itu berarti sulfurnya harus 50 ppm ke bawah," ujar Rachmat. 

Baca juga: Dampak Tak Terduga dari Polusi Udara: Perubahan Suasana Hati

Sampai sekarang, baru terdapat tiga produk dari perusahaan yang memenuhi sulfur ppm 50, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Jenis BBM tersebut tersedia secara terbatas di Surabaya dan Jakarta.

Sementara, untuk Pertalite 90 serta Pertamax 92 yang mayoritas digunakan masyarakat, masih memiliki sulfur di 400-500 ppm. Jika sulfur BBM tinggi, kata dia, teknologi mesin kendaraan untuk mengurangi polusi menjadi tidak berfungsi. 

"Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum dapat memenuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent, pemerintah mendukung Pertamina untuk menyediakan BBM berkualitas," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tengah menyiapkan jenis bahan bakar Pertalite dan Pertamax untuk diremajakan menjadi berstandar Euro IV dengan sulfur lebih rendah yaitu 50 ppm, sehingga lebih ramah lingkungan. 

Baca juga: Polusi Udara Tinggi, Sensor Udara Perlu Ditingkatkan

Berdasarkan peta jalan yang sudah disusun, Rachmat menyebut BBM sulfir rendah ini ditargetkan bisa tersedia secara menyeluruh di Indonesia atau skala nasional pada tahun 2028 mendatang.

"BBM yang kita dorong adalah rendah sulfur atau comply dengan Euro IV. Ini tentunya membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, dan tahapannya dilakukan per-daerah," pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
LSM/Figur
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Swasta
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Pemerintah
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
LSM/Figur
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Swasta
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau