Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dunia Habiskan 2,6 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Subsidi Aktivitas yang Sebabkan Pemanasan Global

Kompas.com - 20/09/2024, 18:14 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Guardian

KOMPAS.com - Penelitian dari Earth Track menemukan dunia menghabiskan sedikitnya 2,6 triliun dollar AS per tahun untuk subsidi berbagai kegiatan yang mendorong pemanasan global dan merusak alam.

Analisis baru itu menyebut negara-negara di dunia terus memberikan kucuran dana miliaran dolar dalam bentuk keringanan pajak, subsidi, dan pengeluaran lain yang secara langsung bertentangan dengan tujuan perjanjian iklim Paris 2015 dan perjanjian Kunming-Montreal 2022.

Hal ini artinya menurut Earth Track negara-negara memberikan dukungan langsung untuk penggundulan hutan, polusi air, dan konsumsi bahan bakar fosil.

Baca juga: Karena Pemanasan Global, Spanyol Bisa Berubah Jadi Iklim Gurun

Contohnya termasuk dukungan negara untuk kapal penangkap ikan besar yang mendorong penangkapan ikan berlebihan, dan kebijakan pemerintah yang menyubsidi bensin, pupuk sintetis, dan produksi tanaman monokultur.

 

Kenaikan Jumlah Subsidi

Mengutip Guardian, Jumat (20/9/2024) laporan ini mengungkapkan juga bahwa total subsidi tahunan yang merusak lingkungan telah meningkat lebih dari 800 miliar dollar AS sejak laporan sebelumnya yang diterbitkan tahun 2022.

Christiana Figueres, yang menjabat sebagai kepala perubahan iklim PBB selama negosiasi perjanjian Paris, mengatakan subsidi yang merusak lingkungan merupakan masalah krusial dan pemerintah sangat perlu menyediakan koherensi kebijakan tentang lingkungan.

"Kita terus membiayai kepunahan kita sendiri yang menempatkan manusia dan ketahanan kita pada risiko yang sangat besar," katanya.

Penulis laporan yang merupakan ahli terkemuka dalam subsidi juga mengatakan sebagian besar dari 2,6 triliun dollar AS ini setara dengan sekitar 2,5 persen dari PDB Global.

Baca juga: Bank Dunia Ingatkan Indonesia Berpotensi Hadapi Masalah Ketahanan Pangan

Jumlah tersebut dapat digunakan kembali untuk kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan alam.

Lebih lanjut, perhitungan para peneliti di laporan ini mungkin kurang tepat karena kurangnya data yang berkualitas.

Kendati demikian, mereka menyebut pemerintah di dunia tidak menyadari sejauh mana sebenarnya subsidi yang merusak lingkungan, meski berjanji untuk mengidentifikasinya pada tahun 2025.

"Subsidi yang merusak lingkungan adalah subsidi yang diberikan pemerintah dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan percepatan ekstraksi sumber daya alam, kerusakan habitat alam, dan polusi," jelas Dough Koplow, salah satu penulis dalam laporan ini.

Baca juga: Gletser Marmolada Italia Diprediksi Hilang 2040 karena Pemanasan Global

"Masalah dari subsidi ini adalah karena tidak tepat sasaran. Pemerintah menghabiskan lebih banyak uang untuk subsidi bahan bakar daripada pendidikan atau kesehatan," kata Koplow lagi.

Eva Zabey, CEO Business for Nature, mengatakan tindakan terhadap subsidi yang merusak lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perjanjian keanekaragaman hayati PBB dekade ini.

"Ini tentang transformasi sistem yang didukung oleh penilaian terhadap alam dalam pengambilan keputusan. Kita memiliki lingkaran setan, semakin banyak orang bergantung pada subsidi ini, semakin banyak pula subsidi yang akan tetap ada dan kita tidak akan beralih," tambahnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Pemerintah
Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau