Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dunia Habiskan 2,6 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Subsidi Aktivitas yang Sebabkan Pemanasan Global

Kompas.com, 20 September 2024, 18:14 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Guardian

KOMPAS.com - Penelitian dari Earth Track menemukan dunia menghabiskan sedikitnya 2,6 triliun dollar AS per tahun untuk subsidi berbagai kegiatan yang mendorong pemanasan global dan merusak alam.

Analisis baru itu menyebut negara-negara di dunia terus memberikan kucuran dana miliaran dolar dalam bentuk keringanan pajak, subsidi, dan pengeluaran lain yang secara langsung bertentangan dengan tujuan perjanjian iklim Paris 2015 dan perjanjian Kunming-Montreal 2022.

Hal ini artinya menurut Earth Track negara-negara memberikan dukungan langsung untuk penggundulan hutan, polusi air, dan konsumsi bahan bakar fosil.

Baca juga: Karena Pemanasan Global, Spanyol Bisa Berubah Jadi Iklim Gurun

Contohnya termasuk dukungan negara untuk kapal penangkap ikan besar yang mendorong penangkapan ikan berlebihan, dan kebijakan pemerintah yang menyubsidi bensin, pupuk sintetis, dan produksi tanaman monokultur.

Kenaikan Jumlah Subsidi

Mengutip Guardian, Jumat (20/9/2024) laporan ini mengungkapkan juga bahwa total subsidi tahunan yang merusak lingkungan telah meningkat lebih dari 800 miliar dollar AS sejak laporan sebelumnya yang diterbitkan tahun 2022.

Christiana Figueres, yang menjabat sebagai kepala perubahan iklim PBB selama negosiasi perjanjian Paris, mengatakan subsidi yang merusak lingkungan merupakan masalah krusial dan pemerintah sangat perlu menyediakan koherensi kebijakan tentang lingkungan.

"Kita terus membiayai kepunahan kita sendiri yang menempatkan manusia dan ketahanan kita pada risiko yang sangat besar," katanya.

Penulis laporan yang merupakan ahli terkemuka dalam subsidi juga mengatakan sebagian besar dari 2,6 triliun dollar AS ini setara dengan sekitar 2,5 persen dari PDB Global.

Baca juga: Bank Dunia Ingatkan Indonesia Berpotensi Hadapi Masalah Ketahanan Pangan

Jumlah tersebut dapat digunakan kembali untuk kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan alam.

Lebih lanjut, perhitungan para peneliti di laporan ini mungkin kurang tepat karena kurangnya data yang berkualitas.

Kendati demikian, mereka menyebut pemerintah di dunia tidak menyadari sejauh mana sebenarnya subsidi yang merusak lingkungan, meski berjanji untuk mengidentifikasinya pada tahun 2025.

"Subsidi yang merusak lingkungan adalah subsidi yang diberikan pemerintah dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan percepatan ekstraksi sumber daya alam, kerusakan habitat alam, dan polusi," jelas Dough Koplow, salah satu penulis dalam laporan ini.

Baca juga: Gletser Marmolada Italia Diprediksi Hilang 2040 karena Pemanasan Global

"Masalah dari subsidi ini adalah karena tidak tepat sasaran. Pemerintah menghabiskan lebih banyak uang untuk subsidi bahan bakar daripada pendidikan atau kesehatan," kata Koplow lagi.

Eva Zabey, CEO Business for Nature, mengatakan tindakan terhadap subsidi yang merusak lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perjanjian keanekaragaman hayati PBB dekade ini.

"Ini tentang transformasi sistem yang didukung oleh penilaian terhadap alam dalam pengambilan keputusan. Kita memiliki lingkaran setan, semakin banyak orang bergantung pada subsidi ini, semakin banyak pula subsidi yang akan tetap ada dan kita tidak akan beralih," tambahnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau