Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasi Jakarta: Komitmen Kesehatan dan Lingkungan Bekelanjutan

Kompas.com - 30/09/2024, 09:10 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para delegasi yang hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 Forum Regional Asia Pasifik tentang Kesehatan dan Lingkungan (The Asia-Pacific Regional Forum On Health And Environment/APRFHE) 24-26 September 2024 menyampaikan Deklarasi Jakarta sebagai komitmen bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Deklarasi ini akan menjadi kerangka kerja bagi kolaborasi antar negara anggota APRFHE, dengan tujuan mempromosikan kesehatan dan lingkungan yang lebih baik serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan, Deklarasi Jakarta diharapkan menjadi kerangka kerja untuk kolaborasi antar negara, mempromosikan kesehatan dan lingkungan lebih baik.

Baca juga: Kontribusi Pembangunan Berkelanjutan, 12 Tokoh Bisnis Dunia Sabet SDG Pioneer 2024

"Dengan Deklarasi Jakarta, kita berharap menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik,” ujar Alue dalam pernyataannya, Sabtu (28/9/2024).

Ia juga berharap, melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas institusional, Indonesia bersama negara-negara anggota APRFHE dapat menghadapi tantangan lingkungan dan kesehatan di kawasan ini secara kolektif.

Pencapaian Indonesia

Alue turut menyampaikan pencapaian Indonesia selama satu dekade terakhir. Salah satu pencapaian terbesar adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pada 2015, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam sejarah, dengan 2,6 juta hektar terdampak.

“Namun pada 2023, melalui penguatan sistem peringatan dini, penggunaan teknik modifikasi cuaca dan peningkatan partisipasi masyarakat, area terdampak berhasil dikurangi hingga 1,16 juta hektar,” kata Alue.

Selain itu, tambah dia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia meningkat dari skor 68,23 (kategori sedang) pada tahun 2015 menjadi 72,54 (kategori baik) pada 2023.

Baca juga: Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Ini Manfaat dan Contoh Adaptasi SDGs di Sektor Swasta

“Perbaikan ini menandakan peningkatan signifikan dalam kualitas air, tanah, udara, dan lingkungan laut di seluruh negeri,” terang Alue.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 1,229 juta ton CO2e yang sebagian besar berasal dari sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FoLU).

Melalui program FoLU Net Sink 2030, Indonesia berharap dapat mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dengan memperkuat perannya dalam memerangi perubahan iklim di tingkat global.

“Indonesia memainkan peran kunci dalam memerangi perubahan iklim dengan memanfaatkan sumber daya alam dan memimpin upaya adaptasi iklim regional”, ungkap Alue.

Adaptasi Iklim dan Kesehatan Publik

Dalam konteks adaptasi iklim dan kesehatan publik, menurutnya, Indonesia juga menonjol sebagai pemimpin regional.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Indeks Desa demi Pemerataan Pembangunan

Indonesia bersama 148 negara lainnya menandatangani Deklarasi COP28 tentang iklim dan kesehatan yang menekankan pentingnya meningkatkan sistem kesehatan yang adaptif terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, serta pengembangan layanan informasi kesehatan terkait iklim.

“Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengintegrasikan kesehatan publik ke dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memastikan bahwa bangsa ini siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Solusi Air Bersih di Desa Sungai Payang, Begini Upaya MMSGI Dorong Kesejahteraan Warga

Solusi Air Bersih di Desa Sungai Payang, Begini Upaya MMSGI Dorong Kesejahteraan Warga

Swasta
Dilobi Sejumlah Pihak Termasuk RI, Uni Eropa Tunda Implementasi UU Anti-Deforestasi

Dilobi Sejumlah Pihak Termasuk RI, Uni Eropa Tunda Implementasi UU Anti-Deforestasi

Pemerintah
BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

Pemerintah
Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Pemerintah
Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Pemerintah
Laporan 'Health and Benefits Study 2024': 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Swasta
Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemerintah
Forum 'ESG Edge' Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

LSM/Figur
Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Pemerintah
Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau