Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Gagasan Cagub soal Kemacetan Jakarta, Penerapan dan Tolok Ukurnya

Kompas.com, 9 Oktober 2024, 12:02 WIB
Add on Google
Yunanto Wiji Utomo

Penulis

"Sampah di sungai Jakarta sangat menganggu. Kalau kondisinya masih seperti saat ini, jangan harap. Sampah juga jadi masalah sosial terkait transportasi. Gimana kalau lagi jalan di waterway tapi ada orang buang sampah ke sungai?" ujar Nirwono.

Baca juga: Mengapa Kemacetan Selalu Menjadi Isu yang Muncul di Pilkada Jakarta?

Masalah ketiga adalah jembatan di sungai-sungai Jakarta. Menurut Nirwono, di beberapa negara transportasi air berjalan karena jembatannya melengkung, memungkinkan kapal dan penumpang lewat. Di Jakarta, jembatan datar sehingga menyulitkan kapal bermuatan melintas.

"Semua itu kalau dibereskan dalam waktu 5 tahun akan jadi tantangan besar," tukas Nirwono.

Kalau Ridwan Kamil ingin mewujudkan transportasi air, maka yang bisa jadi indikator kesuksesannya mungkin bukan re-launching transportasi air, tetapi membereskan masalah sedimentasi sungai, sampah, dan infrastruktur pendukungnya.

Mizan menambahkan, harus ada kajian soal permintaan transportasi air itu sendiri.

"Sehingga sustainable bukan hanya dalam arti hijau, tetapi juga secara finansial," ungkapnya.

Transjabodetabek

Pramono Anung menngatakan, untuk mengatasi kemacetan Jakarta, yang diperlukan adalah Transjabodetabek.

"Aglomerasi telah ada. Maka yang harus dilakukan adalah TransJabodetabek," ungkapnya saat debat.

Mizan dan Nirwono menganggap, gagasan Pramono adalah yang paling strategis dan realistis.

Saat ini, telah ada UU No 2 Tahun 2024 yang diantaranya mengatur pengelolaan kawasan aglomerasi, mencakup Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, dan Cianjur.

Namun, tantangan konsep itu adalah kelembagaan.

"Salah satu konsep yang bisa didorong adalah badan terintegrasi yang sifatnya lintas provinsi," kata Mizan.

Lembaga itu bisa beranggotakan perwakilan dari tiap provinsi yang membuat keputusan lewat musyawarah.

Gagasan soal lembaga yang kerap disebut Dewan Kawasan Aglomerasi ini sebenarnya sudah ada. Keberhasilan mewujudkan dan mengelola dengan baik bisa menjadi sala satu indikator jika akan mewujudkan konsep Transjabodetabek.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau