Kementerian LH Minta Hotel-Restoran Kelola Sampah Makanan Sendiri

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup meminta pengusaha hotel, restoran dan kafe untuk mengelola sampah mandiri tanpa membuangnya ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menilai, hal itu dilakukan untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dari limbah.

"Salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sampah, melalui upaya pengurangan dan pengelolaan sampah selesai di hulu," ungkap Diaz dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Baca juga:

• Di Pangkalpinang, Sampah Organik Kini Diolah Jadi Listrik
• Kelola Sampah Organik, Garudafood Beri Pelatihan Biokonversi Maggot untuk Karyawan

Dia mengungkapkan, Jakarta menjadi salah satu lokasi peningkatan sistem pengelolaan sampah. Sebab, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK pada 2023, tercatat 3,1 juta ton sampah per tahunnya di Jakarta.

Sampah tersebut didominasi sisa makanan, yakni 49,87 persen atau setara 1,5 juta ton sampah per tahun yang berasal dari hotel, restoran dan kafe.

"Masalah pengelolaan sampah di Indonesia telah mencapai titik kritis dengan volume sampah yang terus meningkat. Maka kita perlu mengambil langkah-langkah tegas dan menyeluruh," ucap Diaz.

Menurut data pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, ada 1.307 kegiatan hotel, restoran, dan kafe dengan jumlah sampah per harinya mencapai 377,6 ton. Diaz pun menekankan agar pihak terkait ikut berkomitmen mengelola sampah organik di Jakarta.

"Dan mendorong pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sehingga sampah bisa habis di sumbernya dan mengurangi beban TPA," ucap dia.

Adapun untuk pengelolaan sampah, penjabat Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perumahan.

Baca juga:

• Kurangi Sampah Menumpuk, Pemkot Bandung Tanam Sampah Organik
• Krisis Pangan Indonesia di Tengah Melimpahnya Limbah Makanan

Pergub itu mengatur kebijakan pengelolaan sampah melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah.  Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Permen ini mengatur soal kewajiban produsen sektor industri manufaktur, ritel, hotel, restoran, dan kafe dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah, termasuk kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan pengurangan sampah melalui pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah turut mendorong produsen untuk melaksanakan extended producer responsibility (EPR).