Bappenas Sebut APBN Tak Mampu Biayai Seluruh Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran belanja negara (APBN) dan anggaran belanja daerah (APBD) tidak akan mampu membiayai seluruh proses transisi energi.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan untuk mendukung target tersebut, diperlukan pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dengan regulasi maupun kerangka kebijakan pembiayaan dan investasi.

“Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan kepada perusahaan adalah penggunaan dana lingkungan, keberlanjutan, dan tata kelola (ESG) yang diarahkan untuk mendukung proyek energi terbarukan di desa," ungkap Ervan dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

Baca juga:

• PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi 
• Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

"Sebagai kewajiban perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan bisnis,” tambah dia.

Sementara itu, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas Taufiq Hidayat Putra menjelaskan, perencanaan ketenagalistrikan mencakup akses listrik berkualitas terutama di wilayah pelosok.

Taufiq pun menilai bahwa para pemangku kepentingan harus berkerja sama untuk mencapai target transisi energi bersih.

"Untuk menghasilkan listrik yang andal di daerah terpencil, tantangan yang dihadapi terkait dengan ketidaksesuaian spasial antara lokasi sumber energi terbarukan, dengan lokasi pusat industri dan kegiatan ekonomi, serta masyarakat," kata Taufiq.

Menurut dia, hal itu dapat diatasi dengan perencanaan, pengembangan jaringan transmisi, hingga distribusi terintegrasi. Kualitas listrik yang lebih baik juga memodernisasi petani di daerah terpencil dengan teknologi terbaru.

Peta Jalan Transisi Energi

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah menyiapkan peta jalan transisi energi hemat biaya. Lainnya, perlh memastikan keandalan dan pemerataan pasokan yang optimal.

Baca juga: Di APEC, RI Dukung Pasar Kredit Karbon untuk Transisi Energi Bersih

Fabby mengungkapkan, transisi energi baru terbarukan dapat menekan emisi gas rumah kaca 1,5 derajat celsius sesuai Perjanjian Paris.

“Penyediaan listrik yang andal, terjangkau, dan bersih di daerah pedesaan dan daerah 3T sangat memungkinkan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk menggantikan 3 GW pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar," papar Fabby.