KOMPAS.com – “Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan.” Demikian Ki Hajar Dewantara memaknai pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Pendidikan merupakan hak setiap individu. Sayangnya, tantangan terhadap akses pendidikan masih menjadi kenyataan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa tantangan pendidikan semakin kompleks, terutama di daerah terpencil.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim mencatat, pada 2023 terdapat penurunan angka penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang, mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Meski pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, keterbatasan di sejumlah wilayah membuka ruang bagi sektor swasta untuk turut serta menjembatani kesenjangan tersebut.
Pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari individu, orangtua dan keluarga, sekolah dan guru, masyarakat, hingga pemerintah.
Selain semua pihak tersebut, pihak swasta juga memiliki potensi besar untuk memperkuat ekosistem pendidikan, terutama di sekitar wilayah operasionalnya yang membutuhkan perhatian lebih.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari program beasiswa, pengembangan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, hingga pemberdayaan komunitas. Kolaborasi ini dapat menciptakan solusi berkelanjutan yang mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat setempat.
Dengan demikian, sektor swasta tidak hanya menjadi mitra, tetapi juga katalis perubahan untuk memastikan pendidikan yang merata dan inklusif.
Hal itu pula yang menjadi fokus PT Multi Harapan Utama (MHU) yang berada di bawah naungan MMS Group Indonesia (MMSGI)—perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara–dalam mendukung akses pendidikan di sekitar wilayah operasionalnya.
Chief Executive Officer (CEO) MMSGI Sendy Greti mengatakan bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berada di bawah naungan MMSGI berkomitmen pada keberlanjutan.
Komitmen itu bukan jadi sekadar tujuan, melainkan juga pondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Hal ini tecermin dalam tagline "Syncnergy for the Future” atau "Sinkronisasi dan Sinergi untuk Masa Depan".
"Pondasi keberlanjutan juga mencakup aspek pendidikan. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), MHU pun berupaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua kalangan," jelas Sendy.
Baca juga: Lewat Upaya Sinergi, MMSGI Sukses Optimalkan Potensi Desa Budaya dan Produk Kakao di Lung Anai
Aspek pendidikan juga menjadi hal yang disoroti pemerintah dan termasuk dalam keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Selain pendidikan, ada 6 pilar SDG lain yang juga tak kalah penting, yakni kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, serta kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya