Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

COP16 Riyadh Hasilkan Janji Rp 191 Triliun Atasi Kekeringan dan Degradasi Lahan

Kompas.com - 04/12/2024, 13:58 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pendanaan senilai 12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 191 triliun dijanjikan untuk berbagai upaya mengatasi kekeringan, pemulihan lahan, dan penanggulangan degradasi.

Janji tersebut terjalin pada hari kedua Konferensi Para Pihak ke-16 (COP16) Convention to Combat Desertification (UNCCD) di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (3/12/2024).

Dari angka tersebut, forum negara-negara kawasan Arab atau Arab Coordination Group menjadi pihak yang paling besar menggelontorkan dana dengan nilai 10 miliar dollar AS.

Baca juga: COP16 Riyadh: Pembicaraan Tinggi Lawan Degradasi Lahan Dimulai

Pendanaan dari Arab Coordination Group tersebut berasal Kemitraan Ketahanan Kekeringan Global Riyadh yang diluncurkan sebelumnya pada hari pertama COP16 Riyadh, Senin (2/12/2024).

Selain itu, negara-negara eksportir minyak atau OPEC dan Bank Pembangunan Islam masing-masing berkomitmen memberikan pendanaan sebesar 1 miliar dollar AS untuk Kemitraan Ketahanan Kekeringan Global Riyadh.

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian Arab Saudi sekaligus Penasihat Presidensi UNCCD COP16 Osama Faqeeha mengatakan, besarnya janji pendanaan tersebut akan menambah daya upaya melawan kekeringan dan degradasi lahan.

"Saya berharap ini hanyalah permulaan, dan selama beberapa hari dan minggu mendatang, kita melihat kontribusi lebih lanjut dari mitra sektor publik dan swasta internasional, yang selanjutnya memperkuat dampak dari inisiatif ketahanan kekeringan dan pemulihan lahan yang vital," ucap Faqeeha.

Baca juga: Konferensi Melawan Penggurunan COP16: Tempat, Waktu, dan Agenda Utama

Dia menuturkan, pendanaan internasional untuk mengatasi kekeringan dan degradasi lahan memang membutuhkan biaya tambahan yang mendesak.

"Mengalihkan lebih banyak bantuan asing, seperti dana Bantuan Pembangunan Resmi, untuk memerangi degradasi lahan, kekeringan, dan penggurunan akan menjadi salah satu mekanisme keuangan yang dapat segera dibuka oleh komunitas internasional untuk memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan di negara-negara yang paling terdampak," ucap Faqeeha.

Pada hari kedua COP16 Riyadh, UNCCD juga merilis laporan penilaian kebutuhan keuangan merinci persyaratan pendanaan terbaru untuk mengatasi degradasi lahan, kekeringan, dan penggurunan.

Temuan tersebut mengungkap kesenjangan pendanaan yang cukup besar untuk upaya pemulihan lahan internasional.

Berdasarkan target UNCCD, investasi tahunan yang dibutuhkan untuk tahun 2025–2030 diperkirakan mencapai 355 miliar dollar AS.

Baca juga: Indonesia Akhirnya Dukung Pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat dalam COP16

Namun, investasi yang diproyeksikan untuk periode yang sama hanya berjumlah 77 miliar dollar AS per tahun.

Itu artinya, dunia masih butuh 278 miliar dollar AS yang perlu dimobilisasi untuk memenuhi tujuan UNCCD dalam upaya pemulihan lahan.

Laporan tersebut juga merinci kurangnya investasi dalam pemulihan lahan dan ketahanan kekeringan dari sektor swasta.

Sektor swasta diperkirakan hanya menyumbang 6 dari pendanaan global.

Padahal, UNCCD memperkirakan investasi terhadap pemulihan lebih dari satu miliar hektar lahan dapat menghasilkan hingga 1,8 triliun dollar AS per tahun.

Baca juga: Dunia Butuh 2,6 Triliun Dollar AS Pulihkan Lahan Terdegradasi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Warga di Berau Manfaatkan Lahan Hutan Mangrove untuk Bertambak

Warga di Berau Manfaatkan Lahan Hutan Mangrove untuk Bertambak

Pemerintah
COP16 Riyadh: Investasi Restorasi Lahan Berdampak Ekonomi 30 Kali Lipat

COP16 Riyadh: Investasi Restorasi Lahan Berdampak Ekonomi 30 Kali Lipat

LSM/Figur
Kendaraan di Dunia Lepaskan 6 Juta Ton Serpihan Mikroplastik per Tahun

Kendaraan di Dunia Lepaskan 6 Juta Ton Serpihan Mikroplastik per Tahun

Pemerintah
Komisi Eropa Terbitkan Dokumen untuk Sederhanakan Pelaporan Keberlanjutan

Komisi Eropa Terbitkan Dokumen untuk Sederhanakan Pelaporan Keberlanjutan

Pemerintah
Agroforestri Intensif Dinilai Jadi Solusi Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim

Agroforestri Intensif Dinilai Jadi Solusi Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim

Pemerintah
40 Persen Perusahaan Global Terbesar Integrasikan Kinerja ESG dalam Gaji Eksekutif

40 Persen Perusahaan Global Terbesar Integrasikan Kinerja ESG dalam Gaji Eksekutif

Swasta
HUT Ke-19 PIKP PAMA Kutim: Istri Pilar Utama Keselamatan Kerja dan Produktivitas Pertambangan

HUT Ke-19 PIKP PAMA Kutim: Istri Pilar Utama Keselamatan Kerja dan Produktivitas Pertambangan

Swasta
Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Mutlak Diperkuat

Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Mutlak Diperkuat

Pemerintah
Tingkatkan Kesadaran K3, PT GNI Adakan Pelatihan dan Sertifikasi SIO bagi Operator Alat Berat

Tingkatkan Kesadaran K3, PT GNI Adakan Pelatihan dan Sertifikasi SIO bagi Operator Alat Berat

Swasta
Beri Ternak dengan Rumput Laut Bisa Kurangi Emisi Metana Hampir 40 Persen

Beri Ternak dengan Rumput Laut Bisa Kurangi Emisi Metana Hampir 40 Persen

LSM/Figur
COP16 Riyadh Hasilkan Janji Rp 191 Triliun Atasi Kekeringan dan Degradasi Lahan

COP16 Riyadh Hasilkan Janji Rp 191 Triliun Atasi Kekeringan dan Degradasi Lahan

Pemerintah
PAGE Fase 2 Diteruskan dengan Fokus Ekonomi Sirkular dan Keuangan Berkelanjutan

PAGE Fase 2 Diteruskan dengan Fokus Ekonomi Sirkular dan Keuangan Berkelanjutan

Pemerintah
5,4 Juta Orang di Haiti Alami Kerawanan Pangan Akut

5,4 Juta Orang di Haiti Alami Kerawanan Pangan Akut

Pemerintah
RI-Kanada Sepakati Kerja Sama Mineral Kritis dan Transisi Energi

RI-Kanada Sepakati Kerja Sama Mineral Kritis dan Transisi Energi

Pemerintah
Singapura Bakal Ubah Kota demi Udara yang Lebih Bersih

Singapura Bakal Ubah Kota demi Udara yang Lebih Bersih

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau