Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan mengungkapkan, ada beberapa tantangan konservasi di Indonesia yang di antaranya termasuk pendanaan, pencemaran, hingga kebakaran.

Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Ammy Nurwati mengungkapkan, saat ini luas kawasan konservasi Indonesia mencapai 27 juta hektare. Terdiri dari 573 unit kawasan berupa cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan suaka alam.

"Konservasi sumber daya alam dan ekosistem itu kita berupaya untuk melestarikan, tidak hanya ekosistem kawasan tetapi juga keanekaraan hayati atau biodiversitas," ujar Ammy dalam acara peringatan 10 Tahun Yayasan Konservasi Alam Indonesia (YKAN) di Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Baca juga:

• Bukan Merugikan, Konservasi Justru Tingkatkan Ekonomi Daerah
• Kesehatan Terumbu Karang di Papua Barat Dimonitor untuk Jaga Kelestarian Kawasan Konservasi

Tantangan pertama, kata dia, ialah kurangnya pendanaan konservasi. Ammy menjelaskan bahwa selama ini pemerintah mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, jumlahnya makin menurun seiring bertambahnya pegawai di kementerian tersebut.

"Pendanaan ini dapat kami upayakan dengan pendanaan terkelanjutan bersama mitra. Salah satuya, lembaga swadaya masyarakat dalam hal ini YKAN sebagai mitra yang kami ajak untuk ikut dalam pendanaan konservasi," ungkap dia.

Kedua, pencemaran sampah laut yang memengaruhi populasi biota dan habitat di lautan. Ketiga, hilangnya biodiversitas.

"Kehilangan biodiversitas dari dalam kawasan konservasi itu banyak penyebab. Kalau yang sudah kami petakan, di antaranya yang pertama adanya areal terbangun di dalam kawasan konservasi disebut perambahan," papar Ammy.

Baca juga: MIND ID Konservasi 407 Spesies Flora dan Fauna Endemik

Adapula penebangan hutan secara liar, penangkapan ilegal ikan, dan pertambangan liar. Tantangan konservasi keempat ialah kebakaran, yang menyebabkan hilangnya biodiversitas. Ammy menyebut, hal itu dikarenakan 127 juta hektare lahan konservasi berbatasan langsung dengan 7.043 desa.

"Kalau masyarakat desa mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan hutan, itu pasti sejahtera. Tetapi kalau sebaliknya, justru masyarakat ini akan berbalik memengaruhi kawasan konservasi," kata dia.