Mengawal Peran Strategis Mineral Kritis dalam Transisi Energi

Pengelolaan kekayaan mineral Indonesia telah menjadi agenda strategis sejak berdirinya negara ini.

Tiap rezim pemerintahan menciptakan kebijakan berbeda untuk memanfaatkan sumber daya nasional. Selama beberapa dekade, batubara menjadi primadona, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Namun, seperti halnya semua sumber daya yang tidak terbarukan, masa kejayaan batu bara juga mendekati akhirnya, seiring dengan peralihan menuju energi baru terbarukan (EBT).

Batu bara telah memainkan peran penting sebagai pilar energi modern, menyumbang sekitar 60 persen dari pembangkit listrik Indonesia pada tahun 2023. Namun, target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih awal telah mendorong upaya transisi ke EBT.

Baca juga: RI Bisa Tiru Cara Inggris untuk Percepat Transisi Energi

Saat ini, Indonesia menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan hingga 23% pada 2025. Perubahan ini memicu kebutuhan akan mineral kritis yang diperlukan untuk mendukung teknologi energi bersih.

Menurut Kementerian ESDM, ada 47 komoditas yang dikategorikan sebagai mineral kritis di Indonesia, termasuk nikel, kobalt, tembaga, dan bauksit. Mineral-mineral ini digunakan dalam teknologi seperti baterai kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin.

Misalnya, nikel adalah bahan utama untuk baterai kendaraan listrik, dan Indonesia memiliki 23,7 persen cadangan nikel dunia, menjadikannya produsen nikel terbesar di dunia (USGS, 2023).

Tingginya nilai ekonomi mineral kritis menarik perhatian kelompok kejahatan terorganisir. Laporan UNODC 2023 menunjukkan bahwa sektor pertambangan ilegal bernilai hingga 48 miliar dollar AS per tahun secara global, dengan sebagian besar terkait perdagangan mineral kritis.

Di Indonesia, praktik penambangan ilegal masih marak. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa lebih dari 2.741 titik tambang ilegal tercatat antara 2018-2023, dan sebagian besar melibatkan mineral kritis dan strategis seperti nikel,bauksit, dan emas.

Mengatasi Eksploitasi Ilegal Mineral Kritis di ASEAN

UN ICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) menyadari kompleksitas tantangan dalam pengelolaan mineral kritis, terutama terkait eksploitasi ilegal yang kian meningkat.

Dalam workshop bertema “Combatting Illegal Mining and Illicit Trafficking related to Critical Minerals” yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja, pada awal Desember 2024, delegasi dari delapan negara ASEAN berkumpul untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.

Baca juga: PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perbedaan definisi mineral kritis di antara negara-negara. Setiap negara memiliki daftar prioritas yang berbeda, mencerminkan kebutuhan nasional masing-masing.

Di Indonesia, misalnya, nikel dipandang sangat strategis karena perannya dalam produksi baterai kendaraan listrik. Sementara itu, negara lain mungkin lebih fokus pada tembaga, bauksit, pasir silika, atau mineral lainnya.

Perbedaan ini sering kali menjadi penghambat kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan rantai pasok internasional.

Untuk mengatasi hambatan ini, workshop merekomendasikan penyusunan kerangka kerja regional yang dapat menyelaraskan definisi mineral kritis di ASEAN, atau setidaknya menyepakati daftar mineral kritis yang menjadi prioritas tindakan bersama.

Konsensus ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih harmonis dan koordinasi yang lebih kuat di kawasan.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mineral strategis menjadi tantangan signifikan. Mineral seperti lithium, tungsten, dan rare earth elements (REE) sering kali tidak dikenali, sehingga aktivitas ilegal di lapangan sulit dideteksi.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pelatihan dan sertifikasi khusus bagi aparat keamanan dan bea cukai. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali mineral kritis dan memahami kompleksitas rantai pasoknya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan akademisi dan perusahaan tambang dapat memberikan wawasan mendalam tentang nilai strategis dan teknologi yang terlibat dalam pengelolaan mineral ini.

Baca juga: COP29: Transisi Energi Harus Perhatikan Semua Kalangan Masyarakat

Workshop juga mengungkap bahwa teknologi menjadi elemen penting dalam memastikan keamanan rantai pasok mineral kritis. Artificial Intelligence (AI) menawarkan solusi cerdas dengan menganalisis pola data besar untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

Blockchain memberikan transparansi dalam melacak perjalanan mineral dari tambang hingga produk akhir, memastikan setiap langkah dalam rantai pasok dapat diverifikasi secara digital.

Sementara itu, citra satelit memungkinkan pemantauan aktivitas tambang di wilayah terpencil, yang sering menjadi lokasi praktik ilegal. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini atas pelanggaran dan memberikan dasar bukti yang lebih kuat untuk penindakan.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, potensi mineral kritis dapat dioptimalkan, sekaligus melindungi sektor ini dari ancaman eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Relevansi untuk Indonesia

Bagi Indonesia, hasil dari workshop ini sangat relevan, mengingat negara ini menjadi pusat produksi mineral strategis seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Adopsi strategi yang dibahas dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut: mendorong harmonisasi regulasi ASEAN agar Indonesia dapat memperluas kerja sama lintas negara dalam memerangi perdagangan ilegal.

Investasi dalam teknologi pengawasan modern melalui kerja sama dengan mitra internasional, untuk memastikan rantai pasok yang bersih dan terverifikasi. Penyusunan pedoman nasional untuk mendukung aparat di lapangan mengenali dan menangani praktek-praktek menyimpang terkait mineral kritis.

Baca juga: Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi mineral kritisnya secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam agenda transisi energi global.

Selain upaya lintas negara, membangun kesadaran publik tentang pentingnya mineral kritis dan potensi ancaman kejahatan di sekitarnya menjadi langkah awal yang krusial.

Secara umum, masyarakat Inodnesia lebih terpapar informasi mineral seperti batubara dan emas dibandingkan dengan mineral kritis seperti nikel, litium dan bauksit. Padahal dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok mineral kritis di semua tingkatan.

Dengan cadangan mineral yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin dalam transisi energi global.

Namun, tanpa pengelolaan yang bijaksana dan langkah strategis untuk mengatasi ancaman kejahatan terorganisir, potensi ini bisa berubah menjadi bencana. Semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—harus bekerja sama untuk menjaga kedaulatan sumber daya dan memastikan keberlanjutan masa depan energi bangsa.