Evaluasi dan Proyeksi Pengelolaan Lingkungan di Era Krisis Iklim

AKHIR 2024 lalu, kita dihadapkan pada krisis iklim yang kian parah, salah satu indikatornya adalah adanya kenaikan muka air laut (sea level rice) yang menghantam wilayah pesisir utara Jawa, termasuk di DKI Jakarta yang berlangsung lebih dari tujuh hari.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta sebagaimana diberitakan Kompas.com menjelaskan, banjir rob menyebabkan 12.000 warga terdampak dan berimplikasi pada kehidupan sosial ekonomi di sejumlah wilayah Jakarta Utara.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati (2024) lalu menegaskan bahwa krisis iklim adalah suatu keniscayaan yang dipicu peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri yang tidak berkelanjutan.

Hal itu mendorong perubahan iklim pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Implikasi dari krisis iklim dalam jangka panjang adalah mengancam kelestarian bumi dan manusia itu sendiri.

Bahkan untuk wilayah Indonesia, BMGK memproyeksikan suhu maksimum tahunan periode 2020-2049 dalam skenario RCP 8.5 (Representative Concentration Pathways) bisa lebih dari 30 C di beberapa wilayah, seperti di sepanjang pulau Sumatera bagian timur, utara Jawa Timur, utara Papua, utara Kalimantan dan Sulawesi Selatan.

Kerugian secara ekonomi akibat krisis iklim dalam catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2023 lalu sebesar Rp 112,2 triliun atau setara 0,5 persen pendapatan domestik bruto Indonesia.

Secara bertahap, tekanan Inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan nasional dan internasional akibat perubahan cuaca seperti kekeringan, banjir, badai, dan kenaikan permukaan air laut yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang besar.

Secara khusus, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kerugian ekonomi akibat krisis iklim di pantai utara Jawa saja mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan akan mencapai Rp 10 triliun per tahun di masa mendatang jika tidak ada mitigasi dan antipiasi terhadap krisis iklim.

Paradoks Indonesia

Dalam konteks krisis iklim, Indonesia tidak hanya menjadi negara-negara yang dirugikan akibat dampak buruk yang ditimbulkan.

Namun, secara paradok juga sebagai negara penghasil gas rumah kaca (GRK) yang besar dalam satu dekade ke belakang.

Menurut Basis Data Emisi untuk Penelitian Atmosfer Global (EDGAR) milik Komisi Eropa, emisi GRK dunia mencapai 53,79 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO2e) pada 2022. Angka itu naik 1,37 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar 53,06 Gt CO2e.

Secara khusus volume emisi GRK Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt COe), yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah dan menyumbang sekitar 2,3 persen total emisi GRK global.

Perlu dicatat bahwa data ini belum mencakup emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Land-use, Land-use Change and Forestry/LULUCF).

Untuk wilayah Asia, kita adalah penghasil GRK ketiga setelah China dan India. Tinggingya kontribusi Indonesia dalam GRK menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipicu ketergantungan kita pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi.