Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanaman Sawit Serap Karbon Lebih Besar Ketimbang yang Diemisikan

Kompas.com, 10 Januari 2025, 19:46 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanaman kelapa sawit memiliki Net Primary Production (NPP) positif, yang menunjukkan total karbon bersih yang diserap oleh tanaman dari atmosfer melalui proses fotosintesis.

Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto mengungkapkan bahwa dalam satu siklusnya, sawit bersifat net sink atau menyerap lebih banyak karbon dioksida dari pada yang dihasilkan.

“Sawit angka NPP-nya kurang lebih sama dengan hutan tropis. Bahkan, kalau dihitung sawit ini lebih gede NPP-nya daripada hutan tropis, kalau kita ngomong rata-rata,” ungkap Budi saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Baca juga: Ubah Definisi Deforestasi, RSPO Dituding Permudah Konversi Hutan untuk Sawit

Budi berpandangan bahwa konservasi hutan tropis memiliki evolusi vegetasi klimaks yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerapan karbonnya pun cenderung lebih sedikit.

“Kalau ini (sawit) kan vegetasi yang sangat agresif karena dia sedang tumbuh, pasti menyerap karbon banyak. Pada saat setelah 30 atau 25 tahun dipotong, diganti baru, jadi mesin baru menyerap lagi,” tutur dia.

Hal ini diungkapkan Budi sekaligus membantah anggapan bahwa sawit tidak menyerap karbon dioksida ataupun penyebab emisi. Selain itu, angka net ecosystem exchange (NEE) sawit setara dengan pohon di hutan.

“Jadi, berdasarkan NPP-nya dan juga NEE-nya kebun sawit comparable dengan tropical forest,” imbuh dia.

Budi menyebut, dalam satu siklus atau ekosistem perkebunan kelapa sawit neraca gas rumah kaca menunjukkan angka minus 7. Artinya, pohon ini net sink.

“Yang terpenting lagi, sawit tumbuh sangat subur dan produktif di Indonesia. Di hampir setiap lokalite (lokasi geografis), dengan syarat airnya ada,” ucap Budi.

Baca juga: Pemerintah Bisa Manfaatkan Lahan Marjinal untuk Kembangkan Kebun Sawit

Peluang Lapangan Pekerjaan

Kelapa sawit telah ditanam di Indonesia sejak 100 tahun yang lalu. Pertama kali, pohon itu tumbuh di Kebun Raya Bogor dan kini merambah ke lahan seluas 16,8 juta hektare di berbagai wilayah.

“Karena itu, maka dia (sawit) menyumbang devisa, menyumbang ekonomi rakyat. Juga mengembangkan, menggerakkan ekonomi di wilayah pedesaan, nasional maupun internasional,” jelas Budi.

Budi menyebut kelapa sawit sebagai tanaman padat karya. Artinya, memberikan manfaat dengan peluang lapangan kerja, hingga menghasilkan berbagai macam produk.

Dalam catatannya, ada lebih dari 160 jenis produk turunan kelapa sawit yang telah diproduksi.

“Pemahaman peran sawit dalam pembangunan berkelanjutan secara relatif terhadap nilai fisik lingkungan, sosial ekonomi, dan berbagai dimensi kehidupan lainnya perlu kita ketahui. Jadi memandang sawit dibandingkan dengan hutan primer unfair,” sebut Budi.

Hutan Tetap Sangat Diperlukan

Hutan primer hanya menyediakan jasa perbaikan lingkungan, namun tidak untuk lapangan pekerjaan. Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa hutan primer masih sangat dibutuhkan.

“Maka dari itu hutan alam tetap harus ada. Tetapi penduduk kita nambah terus, kan, masa enggak disediakan lapangan kerja. Masa enggak disediakan makanan? Sawit itu menyediakan makanan bagi kehidupan,” ujarnya.

Budi pun berpendapat, sawit tidak selalu berdampak buruk pada lingkungan. Karenanya, diperlukan penataan tanah yang sesuai melalui Undang-Undang Agraria serta penggunaan dan penataan ruang sesuai Undang-Undang Tata Ruang.

Baca juga: Biodiesel B40 Bisa Pangkas Emisi, Bahan Baku yang Siap Baru Sawit

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana memperluas lahan sawit. Menurut Prabowo, tuduhan lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah keliru karena pohon kelapa sawit juga menyerap karbon dioksida.

"Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?" demikian katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang mboten-mboten saja itu orang-orang itu," tambah dia.

Presiden menyatakan, banyak negara yang berharap dari Indonesia dan bergantung kepada negeri yang kaya sumber daya ini, termasuk soal sawit. Ia mengaku sempat merasakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Sebanyak Apapun, Sawit Tetap Bukan Hutan, Kenapa?

"Banyak negara terlalu berharap ke Indonesia, saya sampai ngeri sendiri. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis, banyak negara itu takut, bakal tidak dapat kelapa sawit," jelasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Pemerintah
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Pemerintah
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Pemerintah
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Pemerintah
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Pemerintah
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
LSM/Figur
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Pemerintah
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
BUMN
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Pemerintah
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
Pemerintah
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Pemerintah
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Pemerintah
Krisis Iklim Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba Sungai
Krisis Iklim Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba Sungai
Pemerintah
BRIN dan YKAN Uji Pembakaran Gambut Terkendali untuk Perbaiki Akurasi Data Emisi Nasional
BRIN dan YKAN Uji Pembakaran Gambut Terkendali untuk Perbaiki Akurasi Data Emisi Nasional
LSM/Figur
Paparan Suhu Panas Ekstrem Global Naik 22 Persen, Apa Dampaknya?
Paparan Suhu Panas Ekstrem Global Naik 22 Persen, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau