Akademisi IPB: Laut Tak Boleh Dipetak-petak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area pemagaran laut ilegal Tangerang, Banten, tak seharusnya dikeluarkan.

Dosen Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Nimmi Zulbainarni menyebut, hal itu dikarenakan laut yang sejatinya milik masyarakat tak boleh dipetak-petakkan.

"Kalau kita sepakat bahwa laut itu adalah milik Nusantara, tidak boleh dipagari, tidak boleh di-kavling. Berarti sertifikat yang keluar itu enggak tepat, itu satu kesalahan sebenarnya," kata Nimmi saat dihubungi, Jumat (24/1/2025).

Baca juga:

• Laut yang Dipagari di Tangerang Masuk Zona Budi Daya, Tak Boleh Direklamasi
• Tak Hanya Tekan Abrasi, Mangrove juga Turut Dorong Perputaran Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN telah terbit 263 bidang SHGB, yang terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan sembilan bidang atas nama perseorangan.

Selain itu, ditemukan 17 bidang sertifikat hak milik (SHM). Ada dugaan, pemagaran ilegal dilakukan untuk proyek reklamasi. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian menyatakan, beberapa sertifkat itu batal demi hukum.

"Pak Menteri Nusron sudah bilang bahwa (sertifikat) di bawah lima tahun masih bisa dibatalkan, sudah sampaikan itu dibatalkan. Tetapi mungkin ke depannya berarti perlu diperbaiki jangan sampai itu terjadi lagi," ungkap Nimmi.

Menurutnya, laut Tangerang tak boleh dijadikan lokasi reklamasi. Sebab, kawasan ini telah diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

“Zona yang dipagar itu diperuntukkan untuk budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan pelabuhan. Karena ada RZWP3K kemudian sekarang dipagar, berarti melanggar RZWP3K yang merupakan peraturan daerah,” jelas dia.

Di sisi lain, reklamasi diperbolehkan jika tidak melanggar aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Baca juga: Kades Kohod Ngotot Pagar Laut Dulunya Daratan, Nusron: Tanah Musnah, Hak Pemilik Hilang

Nimmi menyampaikan, proyek reklamasi tak boleh dilakukan pada laut yang ekosistemnya masih terjaga.

"Yang kedua, diperbolehkan jika tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar," tutur Nimmi.

Untuk diketahui, Nusron Wahid mengungkapkan 50 SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang telah diselesaikan dengan pembatalan. Sertifikat yang dibatalkan legalitasnya tercatat dari PT Intan Agung Makmur.

"Banyak bidang. Akan tetapi, yang jelas belum semua karena proses itu kami lakukan satu per satu. Jadi, belum tahu ada berapa itu, yang jelas hari ini ada 50-an," sebut Nusron dikutip dari Antara, Jumat.