Wamen PPN: Bappenas Punya Tanggung Jawab Rencanakan Ekosistem Energi Nuklir

KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki tanggung jawab untuk merencanakan ekosistem energi nuklir.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard saat menerima kunjungan dari perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Kamis (6/2/2025).

"Problemnya nuklir ini sering disangka sesuatu yang gampang. Tapi ekosistemnya belum terbentuk, ini yang harus kita mulai. Ini jadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan itu," kata Febrian, dikutip dari situs web, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Nuklir Sebagai Pilar Swasembada Energi

Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi seperti sektor kesehatan, pangan, dan pertanian.

Untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), Indonesia masih belum memenuhi tiga aspek yakni posisi nasional, kesiapan organisasi, serta pemetaan pemangku kepentingan.

Sebagai langkah awal, Kementerian PPN/Bappenas akan berperan membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk merevisi isu kelembagaan, termasuk surat rekomendasi kepada Presiden RI.

"Kita jangan sampai keluar dari batas kita di perencanaan. Karena inilah momennya, tidak bisa diulang. Kalau kita terlewat, kita akan terus terjebak dalam diskusi seperti ini tanpa aksi nyata," ucap Febrian.

Baca juga: Kebangkitan PLTN, Listrik dari Nuklir Akan Pecahkan Rekor pada 2025

Rekomendasi langkah strategis selanjutnya adalah membentuk tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen.

Langkah lainnya adalah mereformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami berujar, isu dan ide untuk membangun PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu.

Akan tetapi, pengembangan PLTN masih terganjal isu sosial politik dan kelembagaan.

Baca juga: Dewan Energi Nasional Usul Bangun 29 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

"Kita ini dalam banyak hal masalahnya itu di tingkatan makronya, masih punya isu politik iptek karena implikasinya ke kelembagaan," ucap Amich.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung berupaya mempercepat pengembangan PLTN di Indonesia, dari semula 2032 menjadi 2029.

"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029–2032," ucap Yuliot dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060, dengan 79 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Nuklir pada 2032

"Untuk mengisi target bauran energi tersebut, kami melihat perlu ada percepatan untuk pembangunan PLTN. Dalam kajian kami, di 2029–2032," tutur Yuliot, sebagaimana dilansir Antara.

Meskipun demikian, Kementerian ESDM belum menentukan calon perusahaan yang akan digandeng untuk mengembangkan PLTN. Saat ini, kata Yuliot, pengembangan PLTN masih berada dalam kajian pemerintah.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, pemerintah harus membentuk Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Nantinya, NEPIO atau organisasi pelaksana program energi nuklir nasional berperan dalam mengawasi pengimplementasian PLTN.

Baca juga: Big Tech Beralih ke Energi Nuklir untuk Penuhi Teknologi AI