Poin Revisi RUU Minerba: Kampus Tak Jadi Diberi Konsesi Tambang, UKM Daerah Dapat Jatah

"Terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," ujar Andi Agtas.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang.

Baca juga: Tolak Aktivitas Tambang, Warga di Maluku Tengah Bakar Kantor Perusahaan, Mes hingga Truk

3. Konsesi tambang untuk ormas keagamaan

Pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba.

Andi Agtas menekankan, pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

"Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," ujar Andi Agtas.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tak Jadi Beri Konsesi Tambang ke Pihak Kampus

4. UKM lokal dapat jatah

Bahlil menuturkan, pemberian izin tambang akan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) lokal, bukan dari luar daerah.

"(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara," ucap Bahlil.

Adapun syarat bagi UKM untuk mengelola lahan tambang adalah UKM yang modalnya Rp 10 miliar.

Dengan mengikuti berbagai proses untuk mengelola lahan tambang, Bahlil berharap agar satu sampai tahun kemudian, UKM tersebut dapat naik kelas menjadi perusahaan besar.

“Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan,” kata Bahlil.

Baca juga: Bahlil Tegaskan Izin Kelola Tambang Diberikan untuk UKM Daerah