Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepi Peminat, Insentif EV Perlu Disertai Disinsentif Kendaraan Konvensional

Kompas.com - 20/02/2025, 15:00 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menunjukkan penjualan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik di dalam negeri masih sangat rendah, meski tumbuh.

Penjualan mobil listrik baru mencapai 4,98 persen pada 2024. Sedangkan sepeda motor listrik sebesar 1,1 persen di tahun yang sama.

Executive Director Core Indonesia, Mohammad Faisal, menilai kurangnya minat masyarakat membeli EV salah satunya karena mempertimbangkan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Selain itu, dipengaruhi harga kendaraan yang tinggi.

"Charging station pun juga sudah ada sebetulnya targetnya sampai 2030, dan kalau kita lihat realisasinya sampai 2024 masih jauh di bawah targetnya. Kurang lebih kalau saya lihat di sini 2024 untuk yang EV charging stationnya sekitar 25 persen baru tercapai," ungkap Faisal dalam diskusi daring, Kamis (20/2/2025).

Oleh sebab itu, dalam studinya Core Indonesia merekomendasikan berbagai perbaikan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Baca juga: Mahal tetapi Belum Bisa Jadi Investasi, Alasan Orang Ragu Beli EV 

Pertama, meneruskan insentif kendaraan listrik agar harganya terjangkau oleh konsumen. Pemerintah perlu mempertimbangkan disinsentif kendaraan konvensional.

"Misalnya dengan pajak kendaraan bermotor, atau pajak kendaraan bermotor untuk yang sudah tua menjadi lebih besar lebih progresif misalnya. Lalu yang ketiga, manfaat yang di luar finansial maksud misalnya biaya parkir yang lebih murah, biaya tol yang lebih murah," jelas Faisal.

Di samping itu, insentif bisa diberikan ke transportasi umum dan pembelian baterai bagi industri serta manufaktur.

"Karena kita memproduksi nikel, kami berharap nikel yang diproduksi di hulu bisa diserap untuk sebagai bahan baku pembuatan baterai maka insentifnya juga diprioritaskan untuk baterai berbasis nikel," imbuh dia.

Dalam studinya, para peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperkuat kegiatan riset dan pengembangan kendaraan listrik. Kemudian, mendorong kemitraan antara pelaku industri besar dengan usaha kecil menengah (UMK).

"Lalu yang terakhir adalah bagaimana kemungkinan untuk bisa mengembangkan kawasan industri khusus untuk EV dengan fasilitas insentif tertentu," tutur Faisal.

"Dari sisi infrastruktur, ekosistem, juga ada beberapa insentif yang kita identifikasi yang perlu diperluas lagi termasuk stasiun pengisian daya dan penukaran baterai," tambah dia.

SPKLU, kata dia, harus dibangun bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan juga di jalan-jalan penghubung utama.

Baca juga: Penjualan EV Global Naik 18 Persen pada Januari 2025

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Unhas dan University of Hawai’i Bahas Kemiri Jadi Bahan Bakar Pesawat

Unhas dan University of Hawai’i Bahas Kemiri Jadi Bahan Bakar Pesawat

LSM/Figur
Perayaan Paskah di Inggris Hasilkan 8.000 Ton Sampah Kemasan Telur Cokelat

Perayaan Paskah di Inggris Hasilkan 8.000 Ton Sampah Kemasan Telur Cokelat

Pemerintah
MIND ID Siapkan 4 Proyek Prioritas yang Bisa Didanai Danantara

MIND ID Siapkan 4 Proyek Prioritas yang Bisa Didanai Danantara

BUMN
Nestle Manfaatkan Limbah Sekam Padi untuk Bahan Bakar di 3 Pabrik

Nestle Manfaatkan Limbah Sekam Padi untuk Bahan Bakar di 3 Pabrik

Swasta
Penetapan Taman Nasional di Pegunungan Meratus Dinilai Ciderai Kehidupan Masyarakat Adat

Penetapan Taman Nasional di Pegunungan Meratus Dinilai Ciderai Kehidupan Masyarakat Adat

LSM/Figur
Langkah Hijau Apple, Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca Global Lebih dari 60 Persen

Langkah Hijau Apple, Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca Global Lebih dari 60 Persen

Pemerintah
Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Wujud Nyata Amanat Konstitusi

Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Wujud Nyata Amanat Konstitusi

LSM/Figur
KLH Tempatkan Tim Khusus Tangani Sampah Laut di Bali

KLH Tempatkan Tim Khusus Tangani Sampah Laut di Bali

Pemerintah
75 Tahun Hubungan RI-China Jadi Momentum Perkuat Pembangunan Hijau

75 Tahun Hubungan RI-China Jadi Momentum Perkuat Pembangunan Hijau

LSM/Figur
Pemprov DKI Pasang 111 Alat Pemantau Kualitas Udara, Bisa Diakses Lewat JAKI

Pemprov DKI Pasang 111 Alat Pemantau Kualitas Udara, Bisa Diakses Lewat JAKI

Pemerintah
KG Media Hadirkan Lestari Awards sebagai Ajang Penghargaan ESG

KG Media Hadirkan Lestari Awards sebagai Ajang Penghargaan ESG

Swasta
Tren Investasi Properti Indonesia Mengarah ke Keberlanjutan

Tren Investasi Properti Indonesia Mengarah ke Keberlanjutan

Pemerintah
Ahli Yakin Harimau Jawa Tak Mungkin Masih Ada dengan Kondisi Saat Ini

Ahli Yakin Harimau Jawa Tak Mungkin Masih Ada dengan Kondisi Saat Ini

LSM/Figur
Gapki Antisipasi Kebakaran Lahan Sawit Jelang Musim Kemarau

Gapki Antisipasi Kebakaran Lahan Sawit Jelang Musim Kemarau

LSM/Figur
Menteri LH: Gangguan Lingkungan di Pulau Kecil Masif akibat Tambang

Menteri LH: Gangguan Lingkungan di Pulau Kecil Masif akibat Tambang

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau