Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Resmi Tarik Diri dari JETP, Indonesia Salah Satu yang Terdampak

Kompas.com - 06/03/2025, 15:50 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber Reuters

KOMPAS.com - Amerika Serikat dikabarkan menarik diri dari Just Energy Transition Partnership (JETP), inisiatif kolaborasi negara-negara kaya untuk membantu negara-negara berkembang beralih ke energi bersih.

JETP yang terdiri dari 10 negara donor ini pertama kali diluncurkan pada pembicaraan iklim PBB di Glasgow, Skotlandia, tahun 2021.

Baca juga: Transisi Energi Bersih Terus Meningkat, Tapi Kemajuannya Tak Merata

Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Senegal kemudian diumumkan sebagai penerima manfaat pertama dari pinjaman, jaminan keuangan, dan hibah untuk beralih dari batu bara.

Namun, seperti diberitakan Reuters, Kamis (6/3/2025) Joanne Yawitch, kepala Unit Manajemen JETP di Afrika Selatan menyebut bahwa AS telah mengomunikasikan penarikannya dari rencana tersebut di wilayah itu.

Padahal masih ada dana signifikan yang tersedia untuk mendukung Afrika Selatan untuk mewujudkan transisi energi yang adil melalui kemitraan.

Tidak hanya Afrika Selatan, AS juga keluar dari semua program JETP, termasuk dari Vietnam dan Indonesia.

Baca juga: Investasi Energi Bersih Global Lebih Tinggi dari Bahan Bakar Fosil

Komitmen AS untuk Indonesia dan Vietnam melebihi 3 miliar dollar AS secara total, sebagian besar melalui pinjaman komersial.

Sementara untuk Afrika Selatan, komitmen AS adalah 1,063 miliar dollar dari yang sebelumnya 11,6 miliar dollar AS.

Sejak Presiden Donald Trump menjabat, AS telah memangkas bantuan asing dan memperjuangkan pengembangan bahan bakar fosil.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Kondisi DAS Ciliwung Kritis, Ahli UGM Serukan Konservasi Menyeluruh

Kondisi DAS Ciliwung Kritis, Ahli UGM Serukan Konservasi Menyeluruh

LSM/Figur
Atasi Emisi karena AI, Big Tech Andalkan Nuklir dan Carbon Capture

Atasi Emisi karena AI, Big Tech Andalkan Nuklir dan Carbon Capture

Swasta
Diklaim Ramah Lingkungan, Penerbangan Katy Perry Dkk Masih Timbulkan Emisi Gas Rumah Kaca

Diklaim Ramah Lingkungan, Penerbangan Katy Perry Dkk Masih Timbulkan Emisi Gas Rumah Kaca

LSM/Figur
Sudah Generasi 4, Nuklir Dinilai Bisa Jadi Alternatif Transisi Energi Bersih

Sudah Generasi 4, Nuklir Dinilai Bisa Jadi Alternatif Transisi Energi Bersih

LSM/Figur
Mengapa Slow Fashion Sulit Jadi Tren?

Mengapa Slow Fashion Sulit Jadi Tren?

LSM/Figur
LG Dikabarkan Batalkan Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia, Ini Alasannya

LG Dikabarkan Batalkan Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia, Ini Alasannya

Swasta
TPA di Banyumas Sulap Sampah Plastik Jadi Paving Block dan Genteng

TPA di Banyumas Sulap Sampah Plastik Jadi Paving Block dan Genteng

Pemerintah
Hidrogen Butuh Waktu, Gaikindo Minta Pemerintah Fokus Bahan Bakar Nabati

Hidrogen Butuh Waktu, Gaikindo Minta Pemerintah Fokus Bahan Bakar Nabati

Pemerintah
Masyarakat Bisa Terima Kompensasi karena Jaga Lingkungan

Masyarakat Bisa Terima Kompensasi karena Jaga Lingkungan

Pemerintah
Peringati Hari Bumi, ULM dan Universitas di Kanada Tanam 100 Pohon Ulin

Peringati Hari Bumi, ULM dan Universitas di Kanada Tanam 100 Pohon Ulin

LSM/Figur
Peringati Hari Kartini, Pemerintah Dorong Wanita Indonesia Berdaya

Peringati Hari Kartini, Pemerintah Dorong Wanita Indonesia Berdaya

Pemerintah
Logam Beracun Cemari 15 Persen Lahan Pertanian Dunia

Logam Beracun Cemari 15 Persen Lahan Pertanian Dunia

LSM/Figur
Polusi Udara Paris Turun 50 Persen Usai Prioritaskan Penggunaan Sepeda

Polusi Udara Paris Turun 50 Persen Usai Prioritaskan Penggunaan Sepeda

Pemerintah
Lonjakan Permintaan dan Perubahan Iklim Sebabkan Kurangnya Pasokan Tenaga Surya

Lonjakan Permintaan dan Perubahan Iklim Sebabkan Kurangnya Pasokan Tenaga Surya

Pemerintah
KKP Tegaskan Tak Boleh Ada Privatisasi di Pantai Labuan Bajo

KKP Tegaskan Tak Boleh Ada Privatisasi di Pantai Labuan Bajo

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau