Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Climate Analytics: Transisi Energi Indonesia Lamban

Kompas.com - 17/04/2025, 09:30 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Climate Analytics “The Impact of Global Climate Pledges on National Action: A Snapshot Across Asia” mengungkap, Indonesia serta tujuh negara di Asia lamban dalam mewujudkan komitmen transisi energi internasional. 

Negara-negara ini dinilai tidak membuat kemajuan signifikan dalam mewujudkan komitmen yang telah disepakati. Kendati Indonesia menyepakati transisi batu bara ke energi terbarukan, kapasitas PLTU dalam negeri justru terus bertumbuh.

“Salah satu masalah yang kami temukan dari komitmen-komitmen internasional ini adalah sifatnya yang sukarela dan tidak mengikat, yang akhirnya membatasi dampaknya," ujar salah satu penulis laporan, Nandini Das, Rabu (16/4/2025). 

Karena itu, komitmen transisi energi internasional tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan negara-negara yang menandatanganinya, termasuk di Indonesia. Hal ini lantas menimbulkan kesenjangan di tengah upaya untuk merealisasikannya.  

Baca juga: Transisi dari Bahan Bakar Fosil Bisa Perkuat Ketahanan Energi Negara

"Pemerintah negara-negara dapat membuat pernyataan keras bahwa telah menandatangani komitmen tersebut dalam COP tanpa harus melakukan tindakan konkret,” ucap Nandini

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kapasitas batu bara dengan menandatangani The Global Coal to Clean Power Transition Statement pada Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-26 (COP26).

Pemerintah juga menargetkan penghentian seluruh PLTU pada 2056 dalam peta jalan netral karbon yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Selain itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil 2024, presiden menyatakan penghentian seluruh pembangkit listrik berbasis energi fosil sebelum 2040. Namun, hingga kini, Indonesia belum mengumumkan kerangka kebijakan yang didukung rencana aksi untuk mencapai target-target tersebut. 

Baca juga: Lanjutkan JETP, Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Laporan justru menemukan kapasitas PLTU batu bara kini mencapai 45 persen dari total pembangkitan listrik. Tercatat PLTU dengan total kapasitas 1 gigawatt (GW) mendapatkan perizinan atau mulai konstruksi sejak 2023. 

Para penulis laporan menyebut, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 masih memproyeksikan tambahan PLTU hingga 76,5 GW. Angka ini naik 26,8 GW dari 2024.

Tak Ada Kemajuan 

Di samping itu, laporan menyoroti bahwa peralihan energi terbarukan di Indonesia belum ada kemajuan yang signifikan. Proyek dan investasi baru energi terbarukan, terutama energi surya dan angin, masih cukup kecil dibandingkan dengan potensinya. 

Baca juga: AS Keluar dari JETP, Pemerintah Perlu Tarik Investasi Besar untuk Transisi Energi

Pihaknya mencatat, investasi proyek energi terbarukan di Indonesia hanya 400 dollar AS pada 2023, lebih rendah dari Thailand. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan energi terbarukan yang cukup rumit. 

Indonesia telah menyepakati Global Methane Pledge pada COP26, yang merupakan komitmen untuk memangkas emisi metana hingga 30 persen di bawah ambang batas 2022 pada 2030. Akan tetapi, emisi metana naik 7 persen pada 2022-2023. Pemerintah dianggap belum merencanakan langkah pemangkasan emisi metana di berbagai sektor ekonomi.

"Meski komitmen internasional menjadi landasan kemajuan, berbagai hal di dalamnya tidak sepenuhnya tercantum dalam dokumen nationally determined contribution, dan kebijakan negara yang menyepakatinya," jelas penulis utama laporan, Thomas Houlie. 

Baca juga: Mundurnya AS dari JETP Dinilai Tak Berdampak Signifikan ke Transisi Energi RI

"NDC yang disusun di 2025 menjadi peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan apakah komitmen yang bersifat sukarela ini akan mendorong ambisi dan aksi negara, atau hanya sekedar jargon politik dan diplomasi,” imbuh dia. 

Minimnya dampak komitmen-komitmen transisi energi internasional juga terlihat di tujuh negara lain yang menjadi objek penelitian laporan Climate Analytic. Filipina dan Vietnam ikut menambah kapasitas batu bara.

Sedangkan, Korea Selatan serta Jepang masih sangat bergantung pada impor batu bara. Tak hanya itu, Singapura, Filipina, dan Vietnam terus melakukan ekspansi proyek impor gas alam cair.    

Baca juga: Danantara Bisa Percepat Transisi Energi dengan Duitnya, Asal...

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter 'Water Mist'
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter "Water Mist"
Pemerintah
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Pemerintah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Swasta
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Pemerintah
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Swasta
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Pemerintah
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Pemerintah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Pemerintah
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Pemerintah
UMKM di Tanjakan Curam, Harus Naik Kelas Sekaligus Pangkas Emisi
UMKM di Tanjakan Curam, Harus Naik Kelas Sekaligus Pangkas Emisi
Pemerintah
Kementan: Sapi Merah Putih Turunan Friesian Holstein, Ada 80 Ekor
Kementan: Sapi Merah Putih Turunan Friesian Holstein, Ada 80 Ekor
Pemerintah
Thailand Niat Kembangkan Startup Teknologi Pertanian, Jadikan Indonesia Pasar Utama
Thailand Niat Kembangkan Startup Teknologi Pertanian, Jadikan Indonesia Pasar Utama
Pemerintah
5.000 Meter Lahan Hutan di Bojonegoro Rusak akibat Tambang Pasir Ilegal
5.000 Meter Lahan Hutan di Bojonegoro Rusak akibat Tambang Pasir Ilegal
Pemerintah
Dosen IPB Perkenalkan Cara Manfaatkan Jerami Padi Jadi Bio-pot Bernilai Ekonomi
Dosen IPB Perkenalkan Cara Manfaatkan Jerami Padi Jadi Bio-pot Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW
Bahlil Janjikan Setiap Desa Punya Panel Surya Berkapasitas 1 MW
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau