Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Kesenjangan Sosial di Medsos, Data: Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar

Kompas.com, 30 April 2025, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sejumlah platform media sosial (medsos), terutama TikTok, diramaikan oleh tren komedi yang mengangkat kesenjangan sosial.

Tren tersebut biasanya memunculkan percakapan singkat yang secara tidak langsung menunjukkan perbedaan kesenjangan sosial.

Percakapan bernada sindiran tentang isu kesenjangan sosial itu dianggap mencerminkan kondisi ketimpangan kehidupan di Indonesia saat ini.

Baca juga: Penyalahgunaan AI Berisiko Perparah Kesenjangan Gender

Lantas, bagaimana kondisi di Indonesia? Kesenjangan di masyarakat biasanya dipotret dalam gini ratio atau koefisien gini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Koefisien gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu populasi.

Nilai dari Koefisien gini adalah 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, artinya semua orang memiliki pendapatan yang sama.

Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Artinya satu orang memiliki seluruh pendapatan sementara yang lain tidak ada sama sekali.

Baca juga: Studi Global: Ada Kesenjangan dalam Kemajuan Menuju SDGs

Ketimpangan semakin lebar

Menurut data BPS, koefisien gini di Indonesia pada September 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan Maret 2024.

Pada Maret 2024, koefisien gini di Indonesia adalah 0,379. Pada September 2024, angkanya naik menjadi 0,381.

Kenaikan koefisien gini tersebut mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat kaya menjadi semakin kaya. Sedangkan kelompok masyarakat miskin menjadi semakin miskin.

Di sisi lain, produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebetulnya cukup besar. Menurut data BPS tahun 2024, PDB per kapita mencapai Rp 78,6 juta atau 4.960,3 dollar AS per tahun.

PDB tersebut membuat Indonesia sebetulnya dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.

Baca juga: Transisi Kendaraan Listrik Tak Boleh Tinggalkan Kesenjangan Ekonomi

Dua Statistisi BPS dalam artikelnya di Antara, Lili Retnosari dan Tsuraya Mumtaz, menuliskan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, hasilnya tidak terdistribusi secara merata.

"Pertumbuhan yang ada tampaknya lebih berpihak pada mereka yang sudah mapan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup," tulis Lili dan Tsuraya dikutip dari Antara, 8 Maret 2025.

Penyebab kesenjangan ekonomi

Kesenjangan terjadi karena laju pengeluaran kelompok terkaya lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau