Lawan Pembalakan, IPB-WRI Indonesia Kembangkan Database Genetika Ramin

“Proyek ini akhirnya adalah untuk mengenalkan teknologi. Tapi untuk mengenalkan, harus ada database dulu yang di-develop,” kata Fifi.

Selain ramin, tim juga mengembangkan database untuk Meranti Tembaga (Rubroshorea leprosula) dan Bangkirai (Shorea levis).

Identifikasi genetika hanya salah satu teknologi yang dikenalkan. Teknologi lain yang dikembangkan adalah stable isotope analysis, yang memungkinkan pelacakan asal geografis pohon berdasarkan jejak unsur kimia dalam kayu, seperti karbon dan oksigen. Bidang ini dikuasai oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Teknologi lainnya adalah DART-TOF (Direct Analysis in Real Time – Time of Flight), alat yang dapat menganalisis komposisi kimia kayu secara cepat.

“IPB baru saja memiliki alatnya dan kami sedang mengembangkan kapasitas untuk melakukan analisis DART-TOF,” tambah Fifi.

Selama kegiatan lapangan, tim juga mengambil sampel untuk analisis stable isotope dan DART-TOF, guna memastikan data yang dihasilkan bisa mendukung berbagai kebutuhan identifikasi.

Menjawab Tantangan Penegakan Hukum

Dhio Teguh Ferdyan, Project Lead Forest and Legality Initiative di WRI Indonesia, menekankan bahwa pembalakan liar telah menjadi salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan lingkungan, tapi juga ekonomi.

“Illegal logging massif dan menjadi salah satu trigger deforestasi Indonesia. Kerugian ekonomi dan lingkungan banyak. Sementara, penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Dhio.

“Penegak hukum juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh screening cepat saja, dan ada yang butuh forensik. Mereka punya batas waktu 90 hari untuk penyidikan. Kadang itu kita sulit memenuhi untuk keterbatasan yang ada," jelas Dhio.

Pengembangan databse dan pengenalan teknologi diharapkan bisa membantu penegak hukum tanpa membebani dengan tugas ekstra.

Dia pun menekankan perlunya kesatuan platform data jenis-jenis kayu di Indonesia untuk memudahkan proses penegakan hukum maupun perdagangan yang lebih sustainable.