Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Cadangan Energi Terbarukan Indonesia Capai 3,6 TW

Kompas.com, 13 Juni 2025, 13:38 WIB
Eriana Widya Astuti,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan hingga 3,6 teraWatt (TW). Potensi ini dinilai dapat dapat memperluas akses energi dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan penting untuk memanfaatkan energi terbarukan yang melimpah karena sumber energi fosil yang selama ini diandalkan kian terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Ia menyebut transisi energi juga bagian dari strategi mencapai target nasional Net Zero Emission pada 2060.

“Pada tahun 2025, kita memiliki target untuk mencapai 17–15 persen bauran energi terbarukan,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Lebih lanjut, Feby menjelaskan sejumlah langkah konkret yang tengah didorong pemerintah salah satunya adalah pengembangan pembangkit energi terbarukan yang pada 2024 tercatat mencapai kapasitas sekitar 14.800 Megawatt (MW).

Kedua, dari sisi bioenergi, pemerintah memperluas mandatori biodiesel, dari B35 pada 2024 menjadi B40 pada 2025.

Ketiga, penguatan manajemen energi di sektor industri, bangunan, dan rumah tangga. Dalam hal ini, ia menyebut adanya perubahan regulasi dari Permen ESDM Nomor 70 Tahun 2009 menjadi Permen Nomor 33 Tahun 2023, yang mewajibkan bangunan dengan konsumsi energi di atas 500 ton oil equivalent (TOE) dan industri di atas 4.000 TOE untuk menerapkan manajemen energi.

“Di sektor rumah tangga, manajemen energi dilakukan melalui penerapan standar kinerja energi minimum pada beberapa produk,” jelasnya.

Hingga saat ini, ada delapan produk rumah tangga yang sudah memiliki label hemat energi, seperti AC, lemari pendingin, lampu LED, penanak nasi, dan lainnya.

Feby tidak menampik bahwa transisi energi menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga masalah regulasi dan pendanaan.

“Indonesia adalah negara kepulauan, jadi pembangunan transmisi antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses listrik,” ujar Feby.

Ia menambahkan, kesiapan industri energi serta penerimaan publik terhadap perubahan ini juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak kecil.

Rencana Dorong PLTS, Bayu, dan Biofuel

Sebelumnya, pemerintah telah merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 pada akhir Mei lalu.

Dalam RUPTL disebutkan bahwa tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan diproyeksikan hingga 42,5 GW dan pembangunan sistem penyimpanan energi (storage) sebesar 10,2 GW.

Rinciannya meliputi PLTS (17 GW pada 2030), PLTA (11,7 GW), hidrogen (11 GW), pembangkit bayu (7 GW), serta energi laut sebesar 40 MW. Sementara itu, target serapan biofuel diproyeksikan mencapai 13,5 juta kiloliter pada 2025, dan meningkat menjadi 17 juta kiloliter pada 2029.

“Transisi ini bukan hanya soal teknologi atau angka, tapi soal bagaimana semua pihak bisa bergerak bersama untuk memastikan energi bersih dapat diakses secara luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Pemerintah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
LSM/Figur
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Pemerintah
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Pemerintah
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Pemerintah
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau