Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Energi Fosil Rp 251 Triliun Bisa Ganggu Komitmen Iklim Indonesia

Kompas.com - 15/07/2025, 20:30 WIB
Eriana Widya Astuti,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah untuk mengimpor migas dari Amerika Serikat senilai Rp 251,8 triliun menuai sorotan dari sisi keberlanjutan.

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai langkah ini berisiko menghambat transisi energi dan menjauhkan Indonesia dari target netral karbon pada 2060.

Putra mengatakan, jika impor tersebut hanya untuk menggantikan pasokan dari negara lain dan jumlahnya sesuai kebutuhan hari ini, maka dampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan.

Namun yang patut diwaspadai adalah jika rencana ini justru menjadi pembenaran untuk memperluas konsumsi energi fosil secara besar-besaran.

“Jangan sampai pemerintah mengimpor lebih dari yang kita butuhkan hari ini dan itu jadi pembenaran untuk ekspansi konsumsi gas besar-besaran atas nama memenuhi kuota impor,” ujar Putra kepada Kompas.com, Selasa (15/7/2025).

Dari sisi rencana impor minyak mentah, menurut Putra, selama hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan tidak ada peningkatan dalam jumlah besar, tidak menjadi masalah.

Ia menyadari bahwa sampai hari ini penggunaan minyak dan energi terbarukan masih berjalan berdampingan.

Baca juga: RUPTL Terbaru Dinilai Tingkatkan Penggunaan Energi Fosil

Namun, ia mengingatkan bahwa impor gas dalam jumlah besar bisa memicu pembangunan infrastruktur berbasis gas, seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Hal ini justru berisiko menambah beban keuangan negara dan masyarakat karena harga LNG yang tinggi bisa meningkatkan biaya energi dalam jangka panjang.

“Kalau itu terjadi, biaya energi akan melonjak, dan ujung-ujungnya justru jadi beban untuk APBN dan juga masyarakat,” ujarnya.

Putra juga menyoroti sisi impor LPG. Menurutnya, sebenarnya hal itu bisa mulai digantikan dengan kompor listrik, setidaknya di sebagian wilayah.

Jika pemerintah tetap melakukan impor LPG dalam jumlah besar, maka upaya peralihan energi rumah tangga yang lebih bersih akan terhambat.

“Selama ini pemerintah sudah berusaha menekan impor LPG. Kekhawatirannya, kalau impor terus ditambah, langkah itu justru dianggap sebagai pembenaran untuk tidak mendorong peralihan energi rumah tangga yang lebih ramah lingkungan,” kata Putra.

Ia menilai, alokasi dana ratusan triliun rupiah semestinya difokuskan pada penguatan energi terbarukan dalam negeri demi membangun kemandirian dan ketahanan energi jangka panjang.

Rencana impor dalam skala besar justru dikhawatirkan akan mengurangi ruang fiskal dan dukungan terhadap energi bersih yang sedang dikembangkan.

Baca juga: Produsen Energi Fosil Sebabkan Kerugian Ekonomi Paling Besar akibat Perubahan Iklim

“Dengan impor ini sebenarnya uang sebesar itu justru mengalir ke luar negeri. Dan ini sudah terjadi puluhan tahun. Kalau pola ini diteruskan, akan makin lama makin besar dampaknya,” tegasnya.

Ia menambahkan, risiko dari ketergantungan pada impor energi sangat nyata. Menurutnya, uang rakyat yang digunakan untuk impor tidak memberikan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian nasional.

“Uang ratusan triliun yang dibelanjakan untuk impor migas, pada akhirnya tidak menambah nilai bagi Indonesia dan manfaatnya sangat minim bagi perekonomian nasional,” ucap Putra.

Karena itu, ia menilai penting bagi Indonesia untuk mulai mengalihkan belanja energi ke sumber-sumber yang bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan begitu, anggaran besar tersebut bisa digunakan untuk memutar ekonomi nasional dan memperkuat kemandirian energi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dukung Pendidikan Inklusif, Garudafood Beri Beasiswa Santri Tunanetra hingga Anak Prasejahtera
Dukung Pendidikan Inklusif, Garudafood Beri Beasiswa Santri Tunanetra hingga Anak Prasejahtera
Swasta
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Swasta
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
LSM/Figur
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
LSM/Figur
Krisis Iklim Makin Parah,  WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
Krisis Iklim Makin Parah, WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
LSM/Figur
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pemerintah
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Pemerintah
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Swasta
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
LSM/Figur
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Pemerintah
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Pemerintah
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Pemerintah
'Circularity Tour', Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
"Circularity Tour", Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
Swasta
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau