Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Data, BRIN Sebut PLTN Lebih Irit dari Batu Bara dan Siap Dukung EV

Kompas.com, 15 Juli 2025, 18:04 WIB
Add on Google
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri, mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN menjadi sumber energi yang lebih murah dibandingan batu bara.

Di Jepang, kata dia, biaya listrik sebesar 1 megawatt hour (MWh) dari PLTN sebesar 61,2 dollar AS.

"Sementara menggunakan batu bara, biaya yang dibutuhkan mencapai 87,6 dollar AS, dan perhitungan ini menggunakan faktor diskonto (angka yang menunjukkan nilai aset saat ini dengan yang diharapkan pada masa depan) sebesar 3 persen,” ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).

Dia menjelaskan, walaupun faktor diskonto atau pemotongan dinaikkan menjadi 7 persen, biaya pembangkit listrik dengan nuklir tetap lebih murah ketimbang batu bara.

Baca juga: Indonesia Siap Bangun PLTN, Bagaimana Mitigasi Pembuangan Limbahnya?

Di sisi lain, Syaiful menyampaikan pembangunan PLTN bergantung pada negara masing-masing. Amerika Serikat menjadi negara dengan biaya pembangunan PLTN tertinggi yang mencapai 12.000 dolar AS per kilowatt (kW).

Sedangkan biaya terendah ialah China yaitu 1.800-5.000 dollar AS per kW.

“Dari sisi struktur biaya, sektor tenaga kerja menyumbang sekitar 25 persen dari total biaya pembangunan PLTN. Faktor terbesar kedua adalah biaya peralatan, sekitar 16 persen," tutur Syaiful.

"Selain itu, keterlambatan konstruksi juga menjadi salah satu penyebab utama pembengkakan biaya pembangunan,” imbuh dia.

Baca juga: China Berniat Bangun PLTN di Bulan Bareng Rusia, Ini Alasannya

Periset Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN, Kurnia Azhar, menerangkan, harga listrik yang bersumber dari PLTN sangat dipengaruhi pola pembiayaan selama masa konstruksi. Biaya energi makin menurun jika pembangkit memiliki faktor kapasitas di atas 80 persen.

“Semakin tinggi faktor kapasitas dan efisiensi operasi, maka semakin murah harga listrik yang dihasilkan. Semakin banyak pembangkit bersih dan stabil seperti PLTN atau hidro besar yang masuk ke dalam sistem kelistrikan, semakin efisien sistem secara keseluruhan," ucap Kurnia.

Dorong Infrastruktur EV

Syaiful menyatakan, saat ini permintaan listrik di dunia akan meningkat seiring naiknya jumlah mobil listrik (EV). Menurut dia, PLTN merupakan pembangkit energi yang bersih dan bisa menjadi bagian dalam transisi energi salah satunya menyediakan listrik untuk EV. 

“Mobil listrik dan energi nuklir merupakan pasangan yang cocok. Energi nuklir mampu memberikan suplai listrik yang dapat diandalkan selama 24 per tujuh. Selain itu, energi nuklir mendukung stabilitas listrik dan rendah karbon,” sebut Syaiful.

Baca juga: RUPTL Segera Disahkan, Realisasi PLTN Ditarget 500 MW sampai 2035

Ia menyebut, penggunaan lahan untuk PLTN tipe small modular reactor (SMR) lebih kecil dari PLTN tradisional. Tipe SMR dinilai ideal untuk mendukung ketersediaan listrik secara luas, dan dapat diaplikasikan guna menyuplai listrik kebutuhan Industri.

Indonesia sendiri sudah bersiap mengoperasionalkan PLTN di dalam negeri.

“Jika sesuai rencana, PLTN akan mulai dibangun antara 2032-2034 dengan daya 500 MW untuk energi yang lebih bersih di 2060. PLTN rencananya akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan,” jelas dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis
Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis
LSM/Figur
Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah
Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah
LSM/Figur
ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH
ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH
Pemerintah
Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi
Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi
Pemerintah
Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Pemerintah
Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus
Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus
LSM/Figur
Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur
Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur
Pemerintah
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Swasta
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
Pemerintah
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
LSM/Figur
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
LSM/Figur
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pemerintah
Praktik 'Open Dumping' Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
Praktik "Open Dumping" Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
LSM/Figur
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Pemerintah
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau