Ketegangan Politik Global Seharusnya Picu Transisi Energi, Kenapa Indonesia Masih Impor?

Oleh Denny Gunawan*, Ari Pasek**, James Christian***, Wibawa Hendra Saputera****

KOMPAS.com - Tahun 2025 dibayangi ketegangan geopolitik global tak bekesudahan. Perang Ukraina dan Rusia masih berlanjut, konflik di Timur Tengah makin panas, dan perang dagang Amerika Serikat (AS)-Cina terus berlangsung.

Semua ini berpotensi memicu guncangan besar di pasar energi dunia, termasuk Indonesia.

RI masih bergantung pada impor minyak mentah dan gas alam. Pada 2024, impor energi nasional mencapai 36,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 575,39 triliun. Jika harga minyak melonjak akibat perang atau tarif dagang, dampaknya langsung terasa pada perekonomian nasional—misalnya harga BBM ataupun biaya produksi listrik.

Situasi serupa pernah terjadi pada awal perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Harga minyak mentah tembus 100 dollar AS/barel dan membuat anggaran subsidi energi bengkak.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm untuk mempercepat transisi energi ke sumber terbarukan. Selain mengurangi emisi, energi terbarukan dari sumber domestik akan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan energi.

Sayangnya, upaya diplomasi Indonesia dengan AS justru semakin menambah ketergantungan energi dari luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menyepakati impor minyak mentah dan LPG senilai 15 miliar dollar AS (Rp 244 triliun) demi menurunkan tarif dagang AS terhadap Indonesia.

PLTS Atap: Solusi cepat yang tersendat

Salah satu cara cepat menambah pasokan energi terbarukan adalah melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap.

Sejak 2018, pemerintah sudah mendorong adopsi PLTS atap melalui sejumlah peraturan.

Namun aturan-aturan ini mendapat banyak kritik. Ada aturan yang membatasi kapasitas PLTS atap dalam jaringan PLN.

Aturan lain yang terbit pada 2024 juga menghapus skema net-metering. Skema ini memungkinkan pengguna PLTS atap menjual kelebihan listriknya ke PLN.

Berbagai pembatasan ini mengurangi minat masyarakat untuk memasang PLTS atap, sehingga menghambat upaya pemerintah mencapai target energi terbarukan.

Untuk memperbanyak PLTS atap, Australia bisa jadi contoh sukses. Pemerintah Australia mengguyur subsidi biaya pemasangan PLTS atap. Skemanya melalui Small-scale Renewable Energy Scheme dari pemerintah federal ditambah berbagai program subsidi dan kredit tanpa bunga dari pemerintah negara bagian.

Hasilnya, biaya pemasangan PLTS atap bisa turun hingga 70% dari harga pasar.

Penurunan ini mendongkrak minat masyarakat karena panel surya semakin terjangkau bagi rumah tangga maupun bisnis kecil. Akhirnya, Australia menjadi salah satu negara dengan tingkat pemasangan PLTS atap tertinggi di dunia.