Eropa Siapkan Bantuan Dana untuk Negara Terdampak Pajak Karbon Perbatasan

KOMPAS.com - Uni Eropa (UE) akan memberikan bantuan dana pembangunan kepada negara-negara yang terkena dampak dari kebijakan tarif karbon perbatasan mereka.

Pengumuman Komisi Eropa ini merupakan langkah untuk meredakan kekhawatiran yang diungkapkan oleh banyak negara berkembang terkait aturan baru tersebut.

Sebagai informasi tarif pajak karbon perbatasan atau sering disebut Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) adalah tarif yang dikenakan pada barang impor berdasarkan jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan selama proses produksi di negara asal.

Melansir Reuters, Kamis (16/10/2025) mekanisme CBAM yang diterapkan UE akan mulai memberlakukan tarif tahun depan atas emisi CO2 dari barang impor, termasuk baja dan semen.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai mitra dagang, seperti Brasil, Afrika Selatan, dan India, yang menganggapnya merugikan perekonomian negara-negara berkembang.

Baca juga: Uni Eropa Tunda Aturan Pelaporan Keberlanjutan untuk Perusahaan Non-UE

Namun Komisi Eropa, melalui dokumen tentang prioritas diplomasi iklim dan energi Uni Eropa, mengumumkan akan memberikan bantuan kepada negara-negara yang terdampak.

Bantuan ini akan disalurkan melalui "Global Europe", sebuah program pendanaan pembangunan internasional yang diusulkan senilai 233 miliar dolar AS dalam anggaran UE untuk periode 2028-2034.

"Meskipun CBAM secara bertahap mulai diterapkan, kami bermaksud memaksimalkan kontribusi 'Global Europe' untuk kebutuhan dekarbonisasi dan adaptasi negara-negara berkembang," tulis pernyataan dalam dokumen tersebut.

Dokumen juga menambahkan, hal tersebut akan membantu meredakan kekhawatiran yang muncul terhadap legislasi UE, sekaligus memperkuat kemitraan dan mendukung reformasi peraturan yang lebih luas.

Dana bantuan ini diharapkan mampu memfasilitasi investasi di negara-negara berkembang untuk menekan emisi industri dan mengakselerasi transisi menuju energi bersih.

Dengan demikian, negara-negara tersebut dapat meminimalkan pungutan yang harus mereka bayar di bawah mekanisme pajak karbon perbatasan Uni Eropa.

Dan Jorgensen, Komisioner Energi UE, menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan membatalkan aturan iklimnya meskipun ada protes dari mitra dagang.

Baca juga: UE Prioritaskan Penggunaan AI Lokal di Sektor Strategis

Ia menambahkan bahwa UE akan mengalihkan fokus pada investasi di sektor industri bersih yang menguntungkan bersama, salah satu contohnya adalah membiayai produksi hidrogen dan energi terbarukan di Afrika yang kemudian akan diimpor oleh UE.

"Kami akan sangat terbuka untuk membantu negara-negara ini, sejauh kemampuan kami, baik dalam hal menjajaki pengaturan pendanaan yang memungkinkan maupun pemberian bantuan teknis," ujar Dan.

"Kami tidak akan membatalkan transisi hijau ini tetapi kami tentu saja tidak akan mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan oleh mitra kami," tegasnya.

Dokumen UE itu turut memuat rencana untuk meningkatkan peran sektor bisnis dalam upaya diplomasi energi UE dan menentukan prioritas investasi untuk teknologi bersih di negara lain.

Langkah ini merupakan upaya Eropa untuk menyaingi dominasi China dalam produksi teknologi hijau seperti baterai dan panel surya.

Baca juga: Kita Telah Sampai pada Titik Kritis Iklim, Tekornya Capai 10 Kali Lipat dari Awal Milenium