Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar IPB: Sawah Kian Tergerus karena Alih Fungsi Lahan

Kompas.com, 18 Oktober 2025, 14:14 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru besar IPB University, Suryo Wiyono, menyoroti makin berkurangnya luasan sawah karena alih fungsi lahan.

Ia mencatat, sawah di Indonesia hanya sekitar 7,3 juta hektare (ha). Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan negara lain.

"Secara global, Indonesia berada di peringkat ke 130 dari 180 negara dalam hal ketersediaan lahan pertanian per kapita,” ungkap Suryo dalam keterangannya, Jumat (16/10/2025).

Hal itu disampaikannya, memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, yang menegaskan pentingnya lahan pertanian bagi masa depan pangan Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah menurun dari 8,1 juta ha di 2015 menjadi 7,4 juta ha pada 2019.

Menurut Suryo, alih fungsi lahan terus terjadi dengan laju 60.000–80.000 ha per tahun. Dalam periode 2000-2014, mencapai 96.512 ha per tahunnya.

Baca juga: Setengah Emisi dari Pangan Bisa Dipangkas Lewat Praktik Berkelanjutan

"Jika konversi mencapai 100.000 hektare per tahun, dalam 10 tahun kita akan kehilangan satu juta hektar. Itu akan berdampak luar biasa pada ketahanan pangan nasional," kata dia.

Suryo lantas mengusulkan tiga strategi menghadapi krisis lahan pertanian, antara lain melindungi lahan subur, membuka lahan pertanian baru, dan meningkatkan produktivitas.

Dia juga mendorong diversifikasi melalui tanaman bernilai tinggi seperti jamur pangan, hortikultura, dan rempah-rempah.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Baba Barus, menilai bahwa perlindungan formal terhadap lahan persawahan masih sangat lemah. Saat ini, sekitar 3 juta ha sawah di Indonesia belum dikategorikan sebagai lahan lindung resmi.

"Jika perlindungan tidak kuat, alih fungsi lahan sawah dapat terjadi dengan cepat," papar Baba.

Kendati Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah ada, implementasinya di tingkat daerah masih lemah. Banyak peraturan daerah (perda) yang dibuat tanpa peta spasial yang jelas. Alhasil perlindungan lahan pun tidak efektif.

Sebanyak 23 provinsi kini mengalami defisit lahan sawah, sementara 14 provinsi lainnya surplus. Alih fungsi lahan sebagian besar terjadi di daerah subur yakni Jawa, Sumatera, dan Bali karena tekanan ekonomi.

Baca juga: Pertanian Mulai Terbatas, Menteri KP Sebut Pangan Biru Jadi Solusi Global

Di wilayah ini, 1 meter persegi lahan dinilai dengan harga fantastis, menyentuh miliaran rupiah untuk kawasan perumahan atau industri.

Baba menekankan isu pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga distribusi dan akses.

"Dilihat dari data global, Indonesia tampaknya tidak kekurangan beras. Namun, isu distribusi dan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan," ucap dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kunjungan Menteri PKP Tegaskan Komitmen Astra Wujudkan Hunian Layak bagi Warga
Kunjungan Menteri PKP Tegaskan Komitmen Astra Wujudkan Hunian Layak bagi Warga
BrandzView
Ambisi Iklim Turun, Dunia Gagal Penuhi Perjanjian Paris
Ambisi Iklim Turun, Dunia Gagal Penuhi Perjanjian Paris
Pemerintah
Mayoritas Penduduk Negara Berpenghasilan Menengah Rasakan Dampak Krisis Iklim
Mayoritas Penduduk Negara Berpenghasilan Menengah Rasakan Dampak Krisis Iklim
Pemerintah
Kebijakan Iklim Dapat Dukungan, Tapi Disinformasi Picu Keraguan
Kebijakan Iklim Dapat Dukungan, Tapi Disinformasi Picu Keraguan
LSM/Figur
Dampak Perubahan Iklim: Sudah Telat Selamatkan Kopi, Cokelat, dan Anggur
Dampak Perubahan Iklim: Sudah Telat Selamatkan Kopi, Cokelat, dan Anggur
LSM/Figur
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
Pemerintah
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Swasta
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
Pemerintah
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau