Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun

Kompas.com - 20/10/2025, 19:03 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Guardian

KOMPAS.com - Analisis menunjukkan bahwa ekspor sampah plastik dari Inggris ke negara berkembang meningkat tajam sebesar 84 persen dalam enam bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Uni Eropa menyepakati pelarangan ekspor sampah ke negara-negara berpenghasilan rendah di luar anggota utama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)."

Aturan pelarangan ini akan diberlakukan sejak November 2026 selama 30 bulan dan memiliki potensi untuk diperpanjang. Namun, Inggris sendiri saat ini belum memiliki regulasi pelarangan yang mirip.

Dan analisis data oleh The Last Beach Cleanup, sebuah kelompok Amerika Serikat yang berkampanye untuk menghentikan polusi plastik, menunjukkan bahwa peningkatan ekspor Inggris pada paruh pertama 2025 didominasi oleh pengiriman ke dua negara Asia Tenggara.

Baca juga: Mengapa Target 70 Persen Pengurangan Sampah Plastik 2025 Jauh dari Harapan?

Dua negara yang dimaksud adalah Indonesia sebanyak 24.006 ton (naik tajam dari 525 ton di 2024) dan juga Malaysia sebanyak 28.667 ton (naik dari 18.872 ton di 2024).

Jumlah total ekspor sampah plastik tetap berada di tingkat yang tinggi selama paruh pertama 2024 (319.407 ton) dan 2025 (317.647 ton) masing-masing.

Namun, proporsi sampah plastik Inggris yang dikirim langsung ke negara-negara di luar OECD meningkat tajam, dari 11 persen dari total ekspor pada 2024 menjadi 20 persen pada 2025.

Data temuan ini diperoleh oleh The Last Beach Cleanup melalui analisis terhadap basis data perdagangan PBB (UN Comtrade).

Jan Dell, seorang aktivis dari kelompok tersebut, secara terang-terangan mengecam pemerintah Inggris atas 'kemunafikan' mereka karena tidak mau memberlakukan pelarangan ekspor sampah ke negara-negara berkembang.

Menurutnya, Inggris bersikap munafik dengan mengklaim diri sebagai ‘koalisi ambisi tinggi’ dalam negosiasi plastik global.
Padahal, mereka menolak memberikan tanggal pasti untuk menghentikan ekspor ke negara-negara berkembang.

Baca juga: Plastik Marak dalam Pertanian, Serasah Tersisih Meski Lebih Ramah Lingkungan

"Kami jelas melihat adanya peningkatan ekspor sampah plastik mereka sendiri ke negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia. Ini adalah imperialisme sampah yang tidak etis dan ceroboh," katanya, dikutip dari Guardian, Rabu (8/10/2025).

Para aktivis pun mendesak pemerintah Inggris untuk menerapkan pelarangan ekspor sampah ke negara-negara non-OECD, meniru langkah Uni Eropa.

Inggris sendiri termasuk tiga pengekspor plastik teratas dunia, dengan jumlah sekitar 600.000 ton setiap tahun.

Selain itu, aktivis juga menuntut agar celah peraturan yang membuat biaya ekspor plastik jauh lebih rendah dibandingkan biaya daur ulang di dalam negeri ditutup.

Menurut James McLeary, Direktur Pelaksana Biffa Polymers, sebuah perusahaan daur ulang di Inggris, pemerintah Inggris sudah sepatutnya mengambil alih tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah plastik yang dihasilkannya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
LSM/Figur
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
LSM/Figur
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Pemerintah
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Pemerintah
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
Pemerintah
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Pemerintah
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
LSM/Figur
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Pemerintah
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Pemerintah
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Pemerintah
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Pemerintah
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
BUMN
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Swasta
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Pemerintah
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau