Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan

Kompas.com - 20/10/2025, 18:30 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup mencapai Rp 600 miliar. Angka ini melonjak jauh dari targetnya yakni Rp 93 miliar.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti besarnya PNBP mencerminkan masih banyaknya pelanggaran dan persoalan tata lingkungan di Indonesia.

"Namun teman-teman sekalian, ini sebenarnya agak kocak. Pada saat tata lingkungan kita belum baik-baik saja PNBP kita Rp 600 miliar, ini jadi pertanyaan. Kalau PNBP Rp 600 miliar itu di Singapura cocoklah tata lingkungan sudah baik, enggak ada lagi yang bisa didenda," kata Hanif dalam acara Refleksi Satu Tahun KLH di TMII, Jakarta Timur, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Pelanggaran HAM Kebun Sawit, Kriminalisasi hingga Ancaman Keselamatan

Menurutnya, PNBP yang tinggi bukan berarti sebuah keberhasilan, melainkan indikasi masih banyaknya pelanggaran yang menghasilkan denda lingkungan.

Hanif lantas menegaskan dua mandat utama dalam pengelolaan PNBP antara lain meningkatkan penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup, dan menimbulkan efek jera serta kepatuhan pelanggaran lingkungan.

"Kami tidak berarti ingin PNBP besar, tetapi itu sebagai langkah kami untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kalau kami melakukan pidana, setengah mati Pak, itu kurungan mungkin enggak cukup lapas-lapas yang ada di Tanah Air," ucap dia.

Sehingga, PNBP dinilai sebagai kunci untuk menyelesaikan tata lingkungan. Dalam kesempatan itu, Hanif turut menyinggung satu tahun kepemimpinannya dengan menekankan dua agenda besar yakni percepatan layanan perizinan lingkungan dan penguatan tata kelola kebersihan kota.

Dari segi perizinan, KLH telah memangkas waktu pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari yang sebelumnya satu-dua tahun menjadi 58 hari.

"Tetapi itu belum cukup, ternyata di kabupaten-kota belum sepenuhnya bisa kami kontrol. Saya ingin semuanya diselesaikan dengan waktu secepat-cepatnya mulai dari penguatan lembaga uji kelayakan, tata usaha tim uji kelayakan, kapasitas, kompetensi ayo kita selesaikan secepat-cepat," ucap Hanif.

"Sudah kasihan Pak, untuk ngurus izin lingkungan itu saya dengar sampai Rp 10 miliar, Rp 15 miliar," imbuh dia.

Baca juga: Langkah Maju Konservasi, IUCN Adopsi Resolusi Lawan Kejahatan Lingkungan

Pemerintah menargetkan semua proses persetujuan lingkungan akan terintegrasi secara nasional pada akhir 2025. Selain itu Hanif juga menyatakan bahwa tata kelola kebersihan kota menjadi pekerjaan rumah. 

Berdasarkan penilaian Adipura, hampir seluruh kabupaten/kota masuk kategori kota kotor. KLH pun menetapkan lebih dari 260 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah sesuai Peraturan Presiden Nomor 110.

“Status darurat sampah ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk memastikan seluruh upaya penanganan dilakukan lebih serius,” kata dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
LSM/Figur
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
LSM/Figur
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Pemerintah
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Pemerintah
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
Pemerintah
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Pemerintah
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
LSM/Figur
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Pemerintah
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Pemerintah
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Pemerintah
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Pemerintah
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
BUMN
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Swasta
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Pemerintah
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau