Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global

Kompas.com, 20 Oktober 2025, 15:25 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Analisis terbaru yang dikeluarkan oleh tim pakar kebijakan iklim internasional memberikan peringatan bahwa skema offset karbon (carbon offset) yang dilakukan dengan membeli kredit karbon, secara signifikan menghambat pencapaian tujuan Perjanjian Paris.

Analisis yang dipublikasikan di Nature ini pun mendesak para pengambil keputusan untuk menanggapi temuan ini dengan segera menghapus penggunaan kredit karbon dari program-program penetapan harga karbon milik pemerintah.

"Untuk mencapai target Perjanjian Paris, perlu pengurangan emisi gas rumah kaca secara drastis dan cepat," kata Profesor Andrew Macintosh dari The Australian National University (ANU).

Baca juga: Kredit Karbon Dinilai Gagal Kurangi Emisi Perusahaan, Studi Ungkap

"Namun, kredit karbon yaitu kredit yang dapat diperdagangkan dari proyek dan diklaim mengurangi atau menghilangkan emisi, justru menghambat kemajuan," terangnya lagi seperti dikutip dari Phys, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, kredit karbon justru mengalihkan fokus utama dari upaya penghentian penggunaan bahan bakar fosil.

"Dengan mengizinkan kredit berkualitas rendah masuk ke dalam skema penetapan harga karbon, pemerintah membahayakan manfaat dari penetapan harga karbon dan secara efektif memungkinkan penjual kredit swasta mengumpulkan pendapatan yang seharusnya menjadi milik publik,'” kata Profesor Macintosh.

Saat ini, meskipun sekitar 27 persen emisi global telah berada di bawah mekanisme penetapan harga karbon, namun hanya 3,2 persen dari emisi tersebut yang dikenakan biaya karbon di atas batas bawah yang disarankan penelitian untuk dapat membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius.

Para penulis pun mendesak para pembuat kebijakan untuk menghapus secara bertahap skema kredit karbon dari penetapan harga karbon dan menetapkan batas atas yang terus meningkat yang mengharuskan fasilitas membayar kepada pemerintah ketika tidak dapat memenuhi kewajiban mereka.

Baca juga: Apakah Kredit Karbon Hutan Berfungsi dan Membantu Lingkungan?

Mereka juga berpendapat bahwa perusahaan seharusnya fokus pada pemotongan emisi mereka sendiri daripada bergantung pada kredit karbon.

Profesor Johan Rockstrom, Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research di Jerman, mengatakan bahwa kredit karbon sudah tidak relevan dalam upaya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat C, mengingat dunia hampir kehabisan jatah anggaran karbon yang tersisa untuk mencapai target tersebut.

"Sekarang, dunia perlu mempercepat penghentian bertahap bahan bakar fosil dan berinvestasi pada alam, secara simultan, bukan salah satunya saja," katanya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Pemerintah
PLTP Kamojang Hasilkan 1.326 GWh Listrik, Tekan Emisi 1,22 Juta Ton per Tahun
PLTP Kamojang Hasilkan 1.326 GWh Listrik, Tekan Emisi 1,22 Juta Ton per Tahun
BUMN
Pertamina EP Cepu Dorong Desa Sidorejo Jadi Sentra Pertanian Organik Blora
Pertamina EP Cepu Dorong Desa Sidorejo Jadi Sentra Pertanian Organik Blora
BUMN
Pergerakan Manusia Melampaui Total Migrasi Satwa Liar, Apa Dampaknya?
Pergerakan Manusia Melampaui Total Migrasi Satwa Liar, Apa Dampaknya?
Pemerintah
Tambang Batu Bara Bekas Masih Lepaskan Karbon, Studi Ungkap
Tambang Batu Bara Bekas Masih Lepaskan Karbon, Studi Ungkap
Pemerintah
KKP Pastikan Udang RI Bebas Radioaktif, Kini Ekspor Lagi ke AS
KKP Pastikan Udang RI Bebas Radioaktif, Kini Ekspor Lagi ke AS
Pemerintah
Sampah Plastik “Berlayar” ke Samudra Hindia dan Afrika, Ini Penjelasan Peneliti BRIN
Sampah Plastik “Berlayar” ke Samudra Hindia dan Afrika, Ini Penjelasan Peneliti BRIN
Pemerintah
75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya
75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya
LSM/Figur
Jangan Sia-siakan Investasi Hijau China, Kunci Transisi Energi Indonesia Ada di Sini
Jangan Sia-siakan Investasi Hijau China, Kunci Transisi Energi Indonesia Ada di Sini
Pemerintah
Eropa Sepakat Target Iklim 2040, tapi Ambisinya Melemah, Minta Kelonggaran
Eropa Sepakat Target Iklim 2040, tapi Ambisinya Melemah, Minta Kelonggaran
Pemerintah
Human Initiative Gelar Forum Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan SDGs
Human Initiative Gelar Forum Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan SDGs
Advertorial
Batu Bara Sudah Tidak Cuan, Terus Bergantung Padanya Sama Saja Bunuh Diri Perlahan
Batu Bara Sudah Tidak Cuan, Terus Bergantung Padanya Sama Saja Bunuh Diri Perlahan
Pemerintah
Kisah Nur Wahida Tekuni Songket hingga Raup Cuan di Mancanegara
Kisah Nur Wahida Tekuni Songket hingga Raup Cuan di Mancanegara
LSM/Figur
Startup Biodiversitas Tarik Investor Beragam, Namun Raih Modal Kecil
Startup Biodiversitas Tarik Investor Beragam, Namun Raih Modal Kecil
Pemerintah
FAO Peringatkan Degradasi Lahan Ancam Miliaran Orang
FAO Peringatkan Degradasi Lahan Ancam Miliaran Orang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau