Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengubah Wajah Kampung Nelayan di Pesisir untuk Entaskan Kemiskinan

Kompas.com, 27 Oktober 2025, 15:34 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di 1.100 lokasi.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan pembangunan KNMP berakar dari tujuan pemerintah memangkas angka kemiskinan di wilayah pesisir.

Menurutnya, meski Indonesia telah 80 tahun merdeka, kondisi nelayan dalam negeri justru berkebalikan.

"Kita masih sangat-sangat tradisional, cara penangkapannya masih tradisional, lalu kampung-kampungnya juga jorok, kotor. Jadi Bapak Presiden ingin masyarakat produktif betul-betul harus bangkit dan bisa sejahtera," jelas Trenggono, Senin (27/10/2025).

Intervensi pembangunan KNMP dinilai menjadi kunci peningkatan produktivitas guna mengubah wajah kampung nelayan di pesisir Indonesia. Trenggono mencatat, Indonesia memiliki lebih dari 12.000 desa pesisir di mana 70 hingga 80 persen warganya bergantung pada laut.

Baca juga: Nelayan Sumba Didorong Kelola Laut Berbasis Data dan Kearifan Lokal

Sebagian besar meraup pundi-pundi rupiah dengan menjadi nelayan kecil ataupun pembudi daya.

"Kalau kami lihat memang sudah 80 tahun boleh dibilang Indonesia merdeka, dari kajian kami banyak sekali sudah yang diberikan bantuan kepada mereka. Tetapi bentuk bantuannya tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka untuk meningkatkan produktivitas," papar Trenggono.

KKP lantas bertekad membantu para nelayan dengan menyiapkan sarana dan prasarana produksi.

Sejumlah fasilitas bakal dibangun antara lain dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan besarta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran di kampung nelayan yang baru.

"Semua yang kami lakukan, seperti pembangunan wilayah atau kampung budi daya. Selain itu kami buat model (KNMP) dahulu," ucap dia.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyambut rencana ini dengan harapan baru, tak lain, kesejahteraan nelayan di pesisir.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menilai KNMP dapat menggerakkan ekonomi di desa pesisir untuk produksi pangan perikanan dan kelautan dalam rangka menciptakan lapangan kerja sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: Perairan Timur Indonesia Terancam: Nelayan Kian Miskin, Ekosistem di Ujung Tanduk

"Membangun kampung nelayan merupakan satu pertempuran besar yang amat sangat penting dan harus didekati dengan cara-cara yang patriotik. Bukan hanya sekadar dari kampung yang tradisional menjadi kampung modern, tetapi juga menjiwai pembangunan kampung pesisir dengan semangat merah putih," ujar Dani dalam konferensi pers di KKP, (15/9/2025).

Ia mengatakan, KNMP juga diharapkan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Di sisi lain, Dani menyoroti bahwa pembangunan ekonomi dalam KNMP harus berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di desa pesisir.

Selain itu melibatkan organisasi ekonomi rakyat melalui koperasi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
CIMB Niaga Salurkan 'Green Financing' Syariah ke IKPT untuk Dukung Transisi Energi
CIMB Niaga Salurkan "Green Financing" Syariah ke IKPT untuk Dukung Transisi Energi
Swasta
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Pemerintah
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
LSM/Figur
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
LSM/Figur
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
Pemerintah
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
LSM/Figur
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
LSM/Figur
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
LSM/Figur
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Pemerintah
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Pemerintah
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Pemerintah
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Pemerintah
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau