KOMPAS.com - Hampir sebulan pasca-banjir melanda, kondisi masyarakat di tengah dan pesisir timur Aceh disebut masih memprihatikan. Dari 16 daerah terdampak bencana, kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Meski masa tanggap darurat telah diperpanjang, kondisinya masih belum membaik.
Distribusi logistik untuk korban bencana banjir di Aceh disebut masih belum merata. Di perkotaan, distribusi bahan pokok sudah membaik, mengingat kedekatannya dengan jalan bebas nasional.
Baca juga:
Namun, untuk wilayah yang jauh dari pusat kota dan terisolasi, bantuan masih sangat minim, bahkan, hingga saat ini beberapa daerah di tengah Aceh hanya bisa diakses dengan jalan kaki.
"Ini cukup memprihatikan, bagaimana mereka bisa bertahan dengan keterbatasan hampir satu bulan," ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Riswandi dalam webinar, Selasa (23/12/2025).
Mayoritas pengungsi masih tinggal di tenda-tenda darurat yang dibangun secara swadaya. Tenda-tenda darurat tersebut dinilai tidak layak untuk dihuni karena tidak ada sanitasi dan air bersih. Hal ini diperparah dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
Fasilitas kesehatan untuk korban terdampak bencana banjir di Aceh masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan saja.
Riswandi lantas mengkritik "janji" percepatan penanganan pasca-bencana jika masuk masa tanggap darurat, yang tidak sesuai kenyataan di lapangan.
"Sebagian besar masyarakat masih mempertanyakan, apakah benar-benar cepat dan tepat ya. Kalau kami lihat faktanya, memang distribusi tenda darurat yang layak dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) itu tidak sesuai kenyataan. Karena saya punya keluarga yang tinggal di Aceh Tengah. Itu masih banyak tenda-tenda darurat enggak layak pakai,"jelas Riswandi.
Foto udara warga menyeberangi sungai dengan jembatan darurat di wilayah Tenge Besi, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Akses warga pejalan kaki masih harus melintasi jembatan darurat dari batang kayu dan kendaraan roda dua harus menyeberangi arus sungai saat debit air surut, sementara roda empat tidak dapat melintas, akibat jalan dan jembatan penghubung antara Bener Meriah menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah putus diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11). Menurut Riswandi, kelambanan dalam penanganan pasca-bencana akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat.
"Semakin lama mereka memperoleh bantuan dalam masa tanggap darurat itu, dampak jangka panjangnya akan semakin buruk terhadap human capital mereka," ucapnya.
Dengan begitu masifnya kerusakan dan lokasi bencana yang terpencar, kata Riswandi, pemerintah daerah terlihat kewalahan dalam mendistribusikan bantuan.
Baca juga:
Gedung SDN 12 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (24/12/2025)Kata dia, situasi pasca-bencana banjir bandang saat ini berbeda dengan tsunami di Aceh pada 2004 lalu, yang lokasi terdampaknya terkonsentrasi di kawasan pesisir timur dan barat.
Di sisi lain, saat ini masyarakat Aceh yang tidak terdampak bencana banjir secara langsung, seperti di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, juga merasakan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.
Putusnya beberapa jembatan dan ruas jalan nasional mengakibatkan keterbatasan pasokan bahan baku, gangguan listrik, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kerusakan rumah akibat banjir di Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (19/12/2025)Inflasi sangat tinggi terjadi di wilayah terdampak bencana secara langsung maupun tidak langsung.
Kelangkaan BBM, gas elpiji, serta kebutuhan pokok lainnya, seperti telur, melejitkan harganya hingga berkali-kali lipat.
Padahal, usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat kesulitan bertahan tanpa subsidi BBM dan gas elpiji tiga kilogram.
Imbasnya, UMKM memilih tidak beroperasi atau beradaptasi dengan mencari alternatif lain, seperti memakai bahan baku kayu.
Selain mengganggu aktivitas ekonomi, inflasi sangat tinggi juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.
"Kami yang enggak bisa melakukan masak misalnya, karena gas (elpiji) enggak ada. Kami hanya mengandalkan UMKM. Nah, mereka juga tutup. Ya, akhirnya kami harus pandai-pandai juga mengatur pola konsumsi ya. Mungkin ya, beberapa telur ini harus dididistribusikan untuk beberapa kali makan. Jadi, kami melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pola makan," jelas Riswandi.
Baca juga: Deforestasi Dinilai Perparah Banjir di Aceh, Risiko Sudah Dipetakan Sejak Lama
Sebelumnya, Guru Besar Manajemen Logistik dan Rantai Pasok FTP-UGM, Kuncoro Harto Widodo menilai, sektor transportasi dan logistik semestinya berperan sebagai penyangga krisis saat terjadi bencana, bukan justru menjadi bagian dari kontributor masalah yang mengganggu rantai pasok.
Apaagi, kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim dan kondisi geografis semestinya mendesak Indonesia untuk membangun transportasi dan logistik dengan sistem yang berorientasi ketahanan (resilience-oriented system).
Sektor transportasi dan logistik harus bisa menjadi pendorong utama perekonomian saat kondisi normal.
Namun, sektor transportasi dan logistik juga harus dapat menjadi pendorong utama penanganan pasca-bencana.
"Sebisa mungkin sektor transportasi dan logistik itu bukan sebagai salah satu sumber kerentanan, tetapi bisa mungkin justru menjadi salah satu aspek yang membantu solusi terhadap persoalan bencana. Ya, memang tidak mudah untuk kondisi bencana," tutur Kuncoro dalam webinar, Selasa (23/12/2025).
Baca juga: KLH Segel 5 Tambang di Sumatera Barat, Diduga Picu Banjir Sumatera
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya