Tantangan Industri Sawit di Indonesia 2026, Produktif Tanpa Ekspansi Lahan

Program Peremajaan Sawit Rakyat

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disebut bertujuan meningkatkan produktivitas kebun rakyat. Saat ini, perkebunan kelapa sawt rakyat berkontribusi sekitar 42 persen dari total luas secara nasional.

Meski luas, produktivitas crude palm oil (CPO) perkebunan kelapa sawit rakyat masih rendah atau 3,1-3,5 ton per hektar. Dengan demikian, kontribusi produksi kelapa sawit rakyat sekitar 34-35 persen dari total produksi nasional.

Minimnya kontribusi dari produksi kelapa sawit rakyat tersebut perlu diperlakukan sebagai permasalahan struktural yang diselesaikan pemerintah secara sistematis dan bertahap.

Apalagi, penyelesaian masalah PSR dapat meningkatkan produksi CPO nasional dan kesejahteraan petani.

Legalitas lahan dan good agricultural practice, peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif dinilai penting untuk mendongkrak produktivitas perkebunan rakyat.

Kendala biaya peremajaan disebut bisa diatasi dengan insentif PSR Rp 60 juta per hektar melalui program PSR, yang serapannya masih rendah.

Realisasi PSR periode Januari hingga Oktober 2025 sebesar 22 persen dari 120.000 hektar yang ditargetkan.

Hal ini disebabkan hambatan legalitas lahan, koordinasi lintas K/L dengan pemerintah daerah, akses pembiayaan, dan kapasitas pekebun.

Capaian program PSR hanya 30-50 ribu hektar setiap tahun sehingga tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan produksi CPO. Sebab, peningkatan tanaman tua dan tak produktif lebih cepat ketimbang yang dapat diremajakan.

Baca juga: 

• Meski Dianggap Imperialisme, EUDR Bisa Jadi Jalan Perbaikan Tata Kelola Komoditas
• Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan Sawit

Sertifikasi Berkelanjutan ISPO

SHUTTERSTOCK/litalalla Industri kelapa sawit Indonesia pada 2026 dituntut tumbuh tanpa perluasan lahan. Simak penjelasan IPOSS berikut.

Untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional, terutama European Union Deforestation (EUDR) pada 2026, perlu penguatan sertifikasi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, Indonesian Sustainable Palm Oil.

Hingga Juli 2025, sekitar 6,6 juta hektar atau 40 persen perkebunan kelapa sawit telah tersertifikasi ISPO. Perkebunan kelapa sawit yang terverifikasi ISPO masih didominasi perusahaan berskala besar.

Untuk memperkuat ISPO, melalui Perpres No. 16/2025, pemerintah memperluas cakupan audit dari hulu ke hilir dan mengadopsi geo-traceability sebagai dasar ketertelusuran yang lebih transparan.

Sistem informasi ISPO (SI-ISPO) juga terhubung dengan data perizinan, tata ruang, dan informasi kawasan hutan sehingga setiap bagian dari rantai pasok kelapa sawit Indonesia bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar keberlanjutan internasional.

Indonesia bisa memenuhi persyaratan EUDR sebagai produsen kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di pasar global dengan berbagai penyesuaian ISPO itu.