Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Pencegahan Kanker Serviks di Indonesia Dinilai Belum Menyeluruh

Kompas.com, 9 Januari 2026, 08:35 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kebijakan menyeluruh terkait pencegahan kanker serviks atau kanker leher rahim dinilai belum ada di Indonesia, menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro.

Kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kanker serviks di Indonesia dinilai tidak terbangun, dengan peran pemerintah daerah yang disebut belum jelas.

Baca juga:

Kebijakan penanganan kanker serviks di Indonesia belum jelas

Rumah sakit belum jadi aktor kunci dalam pencegahan kanker serviks

Guru Besar UGM menilai kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia belum menyeluruh. Ini penjelasannya.Shutterstock/Emily frost Guru Besar UGM menilai kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia belum menyeluruh. Ini penjelasannya.

Rumah sakit dinilai belum diposisikan sebagai aktor kunci eliminasi kanker serviks dalam regulasi.

Imbasnya, data kanker serviks antar-rumah sakit disebut terfragmentasi, alur rujukan menjadi terputus, kesinambungan layanan tidak terjamin, serta akuntabilitas layanan melemah.

Selain itu, belum ada standar nasional untuk rumah sakit dalam pencatatan eliminasi kanker serviks, termasuk vaksinasi HPV, skrining HPV DNA, dan tata laksana lesi pra-kanker.

Interoperabilitas terbatas antara sistem informasi manajemen RS (SIMRS) dengan platform nasional, seperti SATUSEHAT dan SIRUTE.

Menurut Laksono, banyak terjadi kesenjangan dalam sistem pelayanan kesehatan, dari pencegahan kanker serviks sampai dengan rujukan. Dari aspek pendanaan, kebijakan penanganan kanker serviks di Indonesia dinilai masih belum kuat.

"Kita tahu BPJS (Kesehatan) semakin lama semakin berat untuk mengatasi problem keuangannya sehingga harus mencari dana-dana alternatif di luar BPJS untuk kanker serviks ini dan pencegahannya," ujar Laksono.

Ia menyampaikannya dalam webinar Sarasehan Nasional Selamatkan Perempuan Indonesia dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Kamis (8/1/2026).

Sebagai informasi, dilansir dari laman Kementerian Kesehatan tahun 2025, ada sekitar lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks yang terdeteksi setiap tahunnya. 

Kendati demikian, sekitar 70 persen kasus itu baru diketahui saat sudah memasuki stadium lanjut, alias angka deteksi dini masih rendah. Hal tersebut meningkatkan risiko kematian.

Baca juga:

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
Pemerintah
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
LSM/Figur
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Pemerintah
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
LSM/Figur
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
LSM/Figur
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
LSM/Figur
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
Pemerintah
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
LSM/Figur
Polutan Ganggu Kesehatan Burung Laut, Ini Dampak Merkuri dan PFAS
Polutan Ganggu Kesehatan Burung Laut, Ini Dampak Merkuri dan PFAS
LSM/Figur
Krisis Iklim Ancam Juhyo, Fenomena Monster Salju di Jepang
Krisis Iklim Ancam Juhyo, Fenomena Monster Salju di Jepang
Pemerintah
Bahaya Bakar Plastik untuk Rumah Tangga, Ahli Jelaskan Dampaknya
Bahaya Bakar Plastik untuk Rumah Tangga, Ahli Jelaskan Dampaknya
LSM/Figur
Pertanian Ancam Ekosistem Terbesar Dunia, 26 Persen Spesies Hilang
Pertanian Ancam Ekosistem Terbesar Dunia, 26 Persen Spesies Hilang
Pemerintah
325.000 Hektare Perairan Wetar Barat Resmi jadi Kawasan Konservasi
325.000 Hektare Perairan Wetar Barat Resmi jadi Kawasan Konservasi
LSM/Figur
AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump
AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump
Pemerintah
INDEF: Tanpa Perbaikan Ketenagakerjaan, Program MBG Berisiko Jadi Beban Antar-Generasi
INDEF: Tanpa Perbaikan Ketenagakerjaan, Program MBG Berisiko Jadi Beban Antar-Generasi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau