KOMPAS.com - Kebijakan menyeluruh terkait pencegahan kanker serviks atau kanker leher rahim dinilai belum ada di Indonesia, menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro.
Kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kanker serviks di Indonesia dinilai tidak terbangun, dengan peran pemerintah daerah yang disebut belum jelas.
Baca juga:
Guru Besar UGM menilai kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia belum menyeluruh. Ini penjelasannya.Rumah sakit dinilai belum diposisikan sebagai aktor kunci eliminasi kanker serviks dalam regulasi.
Imbasnya, data kanker serviks antar-rumah sakit disebut terfragmentasi, alur rujukan menjadi terputus, kesinambungan layanan tidak terjamin, serta akuntabilitas layanan melemah.
Selain itu, belum ada standar nasional untuk rumah sakit dalam pencatatan eliminasi kanker serviks, termasuk vaksinasi HPV, skrining HPV DNA, dan tata laksana lesi pra-kanker.
Interoperabilitas terbatas antara sistem informasi manajemen RS (SIMRS) dengan platform nasional, seperti SATUSEHAT dan SIRUTE.
Menurut Laksono, banyak terjadi kesenjangan dalam sistem pelayanan kesehatan, dari pencegahan kanker serviks sampai dengan rujukan. Dari aspek pendanaan, kebijakan penanganan kanker serviks di Indonesia dinilai masih belum kuat.
"Kita tahu BPJS (Kesehatan) semakin lama semakin berat untuk mengatasi problem keuangannya sehingga harus mencari dana-dana alternatif di luar BPJS untuk kanker serviks ini dan pencegahannya," ujar Laksono.
Ia menyampaikannya dalam webinar Sarasehan Nasional Selamatkan Perempuan Indonesia dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Kamis (8/1/2026).
Sebagai informasi, dilansir dari laman Kementerian Kesehatan tahun 2025, ada sekitar lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks yang terdeteksi setiap tahunnya.
Kendati demikian, sekitar 70 persen kasus itu baru diketahui saat sudah memasuki stadium lanjut, alias angka deteksi dini masih rendah. Hal tersebut meningkatkan risiko kematian.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya