Banjir Jabodetabek Meluas, Pakar Sebut Dipicu Krisis Iklim dan Penurunan Tanah

Jika curah hujan ringan, sedang, dan lebat dapat menimbulkan banjir atau genangan, terdapat permasalahan dalam tata ruang kota yang menyebabkan wilayah tersebut mulai rentan.

Kalau banjir atau genangan cukup lama surut, kata Rista, mencerminkan pembangunan sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya (D3TLH)-nya.

Tutupan lahan sudah terlalu banyak yang berubah menjadi bangunan. Imbasnya, air hujan yang meresap ke dalam permukaan tanah semakin sedikit dan limpasan dialirkan melalui drainase.

Air hujan yang dibuang terbatas oleh kapasitas drainase, yang jika sudah penuh akan mengakibatkan banjir sulit untuk surut.

Kalau mengatasinya dengan membangun drainase berkapasitas sangat besar, biayanya yang dikeluarkan akan semakin mahal.

Sebagai alternatif, perumahan-perumahan baru perlu dibangun dengan memperhatian area resapan air. Misalnya, dengan membangun sumur resapan untuk membuang genangan dari permukaan tanah.

"Tapi kalau sudah mulai jenuh, dalam artian resapannya tidak bertambah, tapi tutupan lahannya (malah) semakin tertutup (bangunan). Kondisinya, itu (hanya akan membuat sumur) resapannya menyerap (air hujan) segitu-segitu saja," tutur Rista.

Baca juga:

• Jakarta Masuk Daftar Kota dengan Tekanan Air Ekstrem
• Delta Sungai di Dunia Tenggelam Lebih Cepat, Jutaan Orang Terancam Banjir

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menuturkan, faktor tata ruang kota turut menjadi penyebab terjadinya banjir di Jabodetabek.

"Faktor cuaca, tingginya curah hujan di bulan basah, akhir Januari ini memang cukup tinggi, tetapi kita tentu menyadari bahwa ini tidak sekadar faktor cuaca, ini bagaimana perubahan tata ruang juga di situ berpengaruh, bagaimana pendangkalan-pendangkalan aliran daerah-daerah aliran sungai itu juga berpengaruh," ujar Prasetyo, Kamis (22/1/2026).

Ia menambahkan, jumlah situ atau danau di Jabodetabek saat ini sudah menyusut. Dari yang tadinya lebih dari 1.000 situ, saat ini tersisa 200 danau saja. Padahal situ tersebut menjaid daerah tangkapan air atau reservoir.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim kajian untuk menganalisa dan membuat grand design penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya air.

Di antaranya, Kemenko Bidang Infrastruktur, Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kemenhut, Kementan, dan Kemendagri.