RDF Rorotan, Pakar Sarankan Tata Kelola Pemilahan Sampah Diperbaiki

KOMPAS.com - Masalah bau yang diduga berasal dari fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk diubah menjadi bahan bakar alternatif, refuse derived fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, masih berlangsung. 

Selama tahap uji coba pada 2025 lalu, RDF Rorotan dinilai kerap menguarkan bau menyengat sehingga memicu protes dari warga setempat. Saat ini, bau tak sedap sudah tercium warga yang jarak rumahnya tak jauh dari RDF Rorotan, sekitar 800 meter.

Baca juga:

• Bau Sampah RDF Rorotan Ganggu Aktivitas, Warga Berencana Gugat Pemprov DKI
• Warga Keluhkan Bau RDF Rorotan, Baunya Asam Menusuk Hidung

"Ketika pembangunan, sosialisasi ke warga kurang dan analisis kelayakan belum ada. Makanya, banyak warga yang protes. Memang secara operasional ini sangat berpotensi banyak celahnya. Justru ke depan itu kalau dari kami, apakah ada kebutuhan (RDF) atau enggak (pemerintah provinsi/Pemprov) DKI Jakarta perlu terbuka atas apa yang terjadi," ujar juru kampanye isu plastik dan perkotaan Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar kepada Kompas.com, Senin (2/2/2026).

Ibar menilai, Pemprov DKI Jakarta memperlakukan warga yang tinggal di sekitar RDF Rorotan dengan tidak adil.

Semestinya, tidak ada seorang pun warga yang menjadi korban dari keberadaan fasilitas RDF, termasuk pada tahap uji coba.

Pembangunan RDF Rorotan dan pemilahan sampah

Disarankan membangun tata kelola terlebih dahulu

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Bau yang diduga dari RDF Rorotan diprotes warga. Pakar sarankan perbaikan tata kelola pemilahan sampah.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan memilih teknologi RDF yang membutuhkan sampah dalam kondisi kering dan sudah terpilah. Padahal, menurut Ibar, sampah di Jakarta tercampur antara organik dan anorganik.

Kendati RDF Rorotan memakai teknologi melalui perlakuan termal yang mahal, kata Ibar, percuma saja jika sampahnya masih campur aduk atau tidak terpilah dengan baik.

"Sehingga membutuhkan tenaga ekstra, terus juga banyak hal yang perlu disiapkan sehingga menghasilkan sampah yang kering. Jadi memang itu pekerjaan ganda. Maka sebenarnya kalau kami melihat, Pemprov DKI Jakarta ini salah langkah dari awal," tutur Ibar.

Ia menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta memperbaiki tata kelola terlebih dahulu dengan membangun infrastruktur pengumpulan dan pemilahan sampah.

Pengumpulan dan pemilahan seharusnya sudah dilakukan sejak awal, bukan dikelola pada tahap pertengahan melalui tempat pengelolaan sampah - reduce, reuse, recycle (TPS3R).

Kondisi ini mengingat jika sampah sudah tercampur aduk di tempat pemrosesan akhir (TPA), Pemprov DKI Jakarta terpaksa bekerja secara ekstra dua kali lipat untuk memilahnya, sebelum dimasukkan ke fasilitas RDF.

Apalagi, saat ini cuaca ekstrem akibat krisis iklim memicu hujan lebih sering dan semakin sulit diprediksi. Ketika sampah yang sudah tercampur aduk terkena hujan, pemilahan dan pengelolaanya menjadi semakin sulit.

"Makanya, sebenarnya melihat masalah ini sangat kompleks. Kalau dari hulunya tidak ada pemilahan, tidak ada pengurangan, sama aja sih sebenarnya RDF Rorotan juga tidak akan mampu menyelesaikan masalah sampah di DKI Jakarta," ucapnya.

Baca juga:

• Mengapa Pemprov DKI Jakarta Bangun RDF Rorotan?
• DLH DKI Siapkan 148 Truk Tertutup untuk Angkut Sampah ke RDF Rorotan

Dok: DLH DKI Jakarta Bau yang diduga dari RDF Rorotan diprotes warga. Pakar sarankan perbaikan tata kelola pemilahan sampah.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menuturkan, pembangunan RDF Rorotan salah satunya bertujuan mengatasi masalah sampah di Jakarta, sekaligus membantu RDF Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu ditambah pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tak kunjung terealisiasi.

"(Setelah dihitung), jadi kebayang beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang harus dikeluarkan (jika harus) membangun PSEL di tahun 2019-an, sehingga waktu melihat kami sudah membangun RDF di Bantargebang maka Pak Heru (Budi Hartono, Plt Gubernur DKI Jakarta) minta tolong bangun satu lagi. Nah, ini yang menginisiasi kami membangun RDF di Rorotan," jelas Asep.

Fasilitas pengelolaan sampah itu berkapasitas 2.500 ton per hari dan menghasilkan RDF minimum 875 ton per hari.

"Kami membangun RDF di Rorotan memang di lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Itu sebenarnya lahan untuk permakaman (korban) Covid-19. Lokasinya memang kanan-kiri depan belakangnya itu sawah. Tadinya, dipikir relatif aman, karena sudah di ujung perbatasan juga, ternyata begitulah kondisinya," tutur Asep.