Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq melarang pemerintah kota (Pemkot) Bandung memakai teknologi insinerator mini untuk memusnahkan sampah.

Pembakaran sampah melalui insinerator mini dinilai mencemari udara secara persisten dan cukup  berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bahkan, emisi yang dihasilkan dari insinerator mini dinilai lebih berbahaya daripada penanganan sampah dengan cara ditumpuk (landfill).

"Lebih baik jangan dibakar, lebih baik numpuk, kita hanya menangani lindinya sampai baunya. Lebih baik sampahnya menumpuk daripada itu menjadi emisi," ujar Hanif di Pasar Caringin, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com, Jumat (16/1/2026).

Baca juga:

• BLDF Serahkan Insinerator untuk Kelola Sampah Residu di Kudus
• Bank Sampah di Yogyakarta Buat Insinerator Sederhana dari Batu Bata

Menteri LH melarang insinerator, bagaimana dengan emisinya?

Bahaya tidak kasat mata, tapi mengancam kesehatan

Baku mutu emisi dari pengelolaan sampah melalui insinerator mini merujuk pada Permen LHK 70/2016.

Berdasarkan studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Nasional (ITENAS), sebanyak 15 insinerator mini di Kota Bandung memang menghasilkan emisi sangat signifikan.

Emisi yang dihasilkan insinerator mini tersebut memengaruhi kualitas udara Kota Bandung, terutama saat semua unit dioperasikan secara bersamaan.

"Pendekatan kami saintifik ya menggunakan model komputer. Kami menemukan bahwa 15 insinerator tersebut, kami kaji, bahwa beban emisinya itu sangat signifikan mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung," ujar pakar permodelan polusi udara-iklim ITENAS Bandung, Didin Agustian Permadi di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Bahaya dari pembakaran sampah melalui insinerator mini tidak kasat mata dan mengancam kesehatan masyarakat.

Sementara itu, bahaya dari penumpukan sampah kasat mata memaksa berbagai pemangku kepentingan terkait untuk melakukan tindakan.

Baca juga:

• Papua Barat Monetize Insinerator Medis, Target Raup Rp 1,1 Miliar per Tahun
• Tekan Risiko, KLH Tetapkan Baku Mutu dan Awasi Pemakaian Insinerator

Sanitary landfill

KOMPAS.com/Dian Ade Permana Ilustrasi TPA. Menteri LH melarang Pemkot Bandung gunakan insinerator mini. Studi ITENAS menyebut emisinya berbahaya dan berdampak signifikan.

Penumpukan sampah organik yang minim oksigen (anaerobik) menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) metana (CH4) melalui proses pembusukan oleh mikroorganisme.

Dengan demikian, tempat pemrosesan akhir (TPA) harus didesain sebagai sanitary landfill. TPA dilengkapi sistem perpipaan untuk mengalirkan air lindi ke instalasi pengolahan dan mengumpulkan gas metana.

Menurut Didin, metana dari TPA yang didesain sebagai sanitary landfill menyimpan potensi besar untuk dikelola melalui pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Atau, mengonversi metana dari TPA tersebut dengan dikelola menjadi bahan bakar untuk memasak melalui tangki kedap udara atau digester biogas.

"Hanya saja kalau mengambil langsung metana dari TPA itu tidak murni ya. Kadarnya mungkin 56 persen. Nah, ini harus dimurnikan terlebih dahulu,sehingga bisa secara efektif digunakan menjadi gas atau listrik," tutur Didin.

Butuh dana yang besar

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Dua insinerator di TPS Baturengat, Kota Bandung disegel KLH. Menteri LH melarang Pemkot Bandung gunakan insinerator mini. Studi ITENAS menyebut emisinya berbahaya dan berdampak signifikan.

Insinerator mini dapat menghasilkan nol emisi dengan berbagai alat, yang membuat pengelolaan sampah menjadi lebih mahal. Alat pengendalian pencemaran udara yang dipasang pada insinerator harus berlapis.

Perusahaan-perusahaan di Korea sudah mengembangkan alat pengendali pencemaran udara untuk insinerator mini dengan kapasitas pengelolaan sampah di bawah 1.000 ton per hari.

"Karena kalau dilihat, ada karbon monoksida, ada NOx, ada SO2 dan lain-lain. Nah, sistem pengendalian polusi udara ini dibuat berlapis-lapis untuk bisa menyisihkan pencemar-pencemar itu karena untuk polusi udara itu tidak bisa satu alat menyisihkan semuanya," jelas Didin.

Baca juga:

• Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana
• Enggan Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Malaysia Larang Impor Limbah Elektronik

Yang terjadi, insinerator berskala kecil di Indonesia umumnya tidak memasang alat pengendalian pencemaran udara sama sekali.

Selain itu, penanganan pembakaran sampah melalui insinerator di Indonesia dinilai masih hanya berfokus pada asap atau partikulatnya, tanpa memperhatikan berbagai gas lain yang ikut terlepas ke udara.

Beban biaya yang perlu dikeluarkan untuk memasang berbagai alat pengendali pencemaran udara menjadi permasalahan pengelolaan sampah melalui insinerator berskala kecil di Indonesia.

Untuk pengendalian pencemaran udara secara komprehensif membutuhan dana sangat besar.