Fenomena Overwork di Indonesia, Upah Rendah dan Jam Kerja Panjang
KOMPAS.com - Upah minim menyebabkan banyak pekerja di Indonesia bekerja berlebihan (overwork), menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Peneliti senior INDEF, Deniey A Purwanto mengatakan, overwork di Indonesia juga lebih sering terjadi pada pekerja sektor informal.
Baca juga:
- Kemenhut Cabut Izin Operasional Bandung Zoo, Bagaimana Nasib Satwa dan Pekerja?
- Keihin Cup, Upaya Pekerja Migran RI di Jepang Bangun Kebersamaan Lewat Futsal
"Contoh, dengan rata-rata jam kerja yang paling tinggi, rata-rata upahnya justru paling rendah. Alasannya karena mereka sering harus menambah jam kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan tidak memiliki perlindungan jam kerja yang kuat," kata Deniey saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/2/2026).
Upah minim bikin pekerja Indonesia kerja berlebihan
Overwork bisa bikin produktivitas menurun
INDEF menyebut upah minim memicu overwork di Indonesia. Data BPS mencatat, 25,47 persen pekerja bekerja lebih dari 49 jam per pekan.Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 25,47 persen penduduk Indonesia bekerja dengan jam kerja lebih dari 49 jam per pekan.
Menurut Deniey, overwork berdampak pada kelelahan berlebih, gangguan kesehatan, stres, dan turunnya produktivitas jangka panjang.
"Idealnya, sesuai aturan ketenagakerjaan, 40 jam per minggu, sekitar delapan jam per hari selama lima hari kerja," ucap dia.
Deniey menambahkan, dalam jangka pendek, target kerja kemungkinan bisa meningkat karena waktu yang lebih panjang.
Namun, dalam jangka panjang, produktivitas per jam justru bisa menurun karena kelelahan dan penurunan fokus atau burnout.
Ia pun menyoroti hak cuti bagi pekerja dengan minimal 12 hari per tahun setelah satu tahun kerja. Akan tetapi, dalam praktiknya hak cuti sering tidak optimal atau sulit diakses terutama pada sektor informal.
"Perusahaan harus mematuhi batas jam kerja, bayar lembur sesuai aturan, dan jaga keseimbangan kerja-hidup karyawan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas lapangan kerja, dan pastikan upah layak agar pekerja tidak terpaksa kerja berlebihan," tutur Deniey.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
