Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLTS Atap di Indonesia, Bagaimana dengan Limbahnya?

Kompas.com, 12 Februari 2026, 13:13 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap termasuk solusi energi terbarukan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK) yang memicu krisis iklim.

Namun, peningkatan pemasangan PLTS atap di Indonesia perlu disertai dengan upaya pengelolaan limbahnya.

"Kami sadar kalau secara jangka panjang, kami juga harus mempertimbangkan limbahnya, karena apabila 90 juta bangunan di Indonesia telah memakai panel surya, barang ini tetap elektronik. Suatu hari nanti akan rusak. Kami harus memikirkan bagaiaman cara mendaur ulang dan mengelola limbah-limbah tersebut," ujar Vice President Operations, Xurya Daya Indonesia, Philip Effendy di Kota Bekasi, Rabu (11/2/2026).

Baca juga:

Pengelolaan limbah PLTS atap di Indonesia

Memerlukan pengelolaan limbah B3 yang baik

PLTS atap di pusat perbelanjaan HI Avenue di Kota Bekasi.doc. HI Avenue-Xurya PLTS atap di pusat perbelanjaan HI Avenue di Kota Bekasi.

Peningkatan pemasangan PLTS atap di negara-negara maju diiringi dengan penciptaan ekosistem ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang berbagai komponennya.

Menurut Philip, jika dipisahkan satu per satu, semua komponen PLTS atap memiliki nilai yang bisa menggerakkan roda ekonomi sirkular.

Xurya Daya Indonesia, kata dia, akan ikut berkontribusi dalam pengelolaan limbah PLTS atap. Mereka sudah berkolaborasi dengan banyak vendor lain dalam melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari PLTS atap.

Ekosistem ekonomi sirkular di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Tempat-tempat untuk mengelola limbah B3 di Indonesia memang sudah ada. Namun, tempat untuk mengembalikan limbah B3 menjadi material dasar yang dapat dipakai lagi belum ada.

"Kami berharap sebenarnya ketika kesempatan itu muncul, ada penyedia yang bisa membantu kami menciptakan ekonomi sirkular ini. Kami tentu sebagai pemberi solusi juga akan memastikan kita kerja sama dan mencari win-win solution dari seluruh PLTS atap," tutur Philip.

Terdapat banyak material bernilai dari PLTS atap yang sudah rusak atau habis masa pakainya, seperti aluminium, tembaga, silika, kasa, dan microchip.

"Jadi kalau dibedah banyak mineral-mineral yang bisa diekstrak dari alat ini ketika di recycle kembali. Cuman memang di Indonesia belum ada ya untuk (mengelolanya agar bisa dipakai lagi. Cuman kalau di tetangga, Singapore, itu Thailand juga sudah ada," ucapnya.

Baca juga:

pentingnya pengelolaan limbah B3 dari panel surya yang rusak di masa depan.KOMPAS.com/ Bambang P. Jatmiko pentingnya pengelolaan limbah B3 dari panel surya yang rusak di masa depan.

Sebelumnya, menurut Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Alvin Putra Sisdwinugraha, perkembangan PLTS di Indonesia cenderung lebih lambat jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

PLTS atap merupakan sektor yang tumbuh cukup tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, faktor pendorong utama PLTS atap adalah industri.

Banyak industri dan bangunan-bangunan komersial sudah menerapkan standar-standar hijau sehingga PLTS atap dijadikan sebagai sumber energi listriknya.

Adapun Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 sebenarnya telah meniadakan net-metering (insentif bagi pelanggan rumah tangga). Namun, pertumbuhan PLTS atap tidak berhenti setelah dikeluarkannya Permen ESDM itu.

"Ini menunjukkan bahwa keinginan dari konsumen untuk mendapatkan energi bersih bisa dikatakan terus meningkat," ujar Alvin dalam webinar, Selasa (2/9/2025).

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pecahkan Rekor Nasional Baru, PLN Electric Run 2026 Tekan Emisi Karbon 24,8 Ton
Pecahkan Rekor Nasional Baru, PLN Electric Run 2026 Tekan Emisi Karbon 24,8 Ton
BUMN
Lewat Diskusi dan Playbook, BBB Book Club Dorong Peran Ibu dalam Transisi Energi
Lewat Diskusi dan Playbook, BBB Book Club Dorong Peran Ibu dalam Transisi Energi
LSM/Figur
Infrastruktur Air Bersih di Zona Perang Jadi Sasaran, Ancam Keselamatan Anak
Infrastruktur Air Bersih di Zona Perang Jadi Sasaran, Ancam Keselamatan Anak
Pemerintah
DSI Disarankan Jadi Verifikator Data Ekspor Berbasis Digital
DSI Disarankan Jadi Verifikator Data Ekspor Berbasis Digital
LSM/Figur
WHO: Mayoritas Remaja Dunia Kurang Aktivitas Fisik
WHO: Mayoritas Remaja Dunia Kurang Aktivitas Fisik
Pemerintah
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Kopenhagen Resmi Larang Seluruh Iklan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
LSM/Figur
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Pemerintah
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
LSM/Figur
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
LSM/Figur
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
LSM/Figur
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Pemerintah
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
LSM/Figur
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
LSM/Figur
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau